
Kedua, wajib semua kader PAN menegakkan kepemimpinan yang komitmen pada sikap anti-korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, Pemilu bukan Perang Badar atau perang total, melainkan kontestasi sehat untuk membangun demokrasi yang semakin sehat. Untuk itu semua kader wajib memperjuangkan tercapainya Indonesia yang bebas adil dan demokratis.
“Haram bagi kader PAN untuk memperlakukan rakyat dan pemilih, hanya sebagai objek atau pelengkap selama Pemilu. Wajib bagi segenap kader PAN memperlakukan rakyat dan pemilih sebagai subjek tempat para pejabat publik pan berorientasi dan mengabdikan diri,” jelasnya.
“Haram bagi kader PAN berpolitik dengan sandaran transaksi. Yang membuat masalah-masalah seperti ini adalah politik transaksional. Yang berdaulat, berkuasa seharusnya rakyat, tapi karena ada politik transaksi maka terjadilah selingkuh antar yang milih antar-kandidat dan pemilik modal, yang melahirkan kesenjangan sekarang ini luar biasa,” lanjutnya.
“Haram membuat janji-janji kosong. Misalnya kita ikut ingin seluruh pengangguran digaji, enggak mungkin itu, yang enggak kerja 100 juta bagaimana menggajinya? Nanti tanya pada presiden akal sehat, apa mungkin menggaji seluruh orang yang enggak bekerja?,” katanya dengan logat bertanya.
“Haram bagi kader PAN mendekat ke warga hanya sebagai pencitraan. Berhentilah sudah cukup, kader PAN jangan sampai untuk dipilih sampai masuk gorong-gorong, foto-foto di tengah puing-puing, enggak usah. Buat komitmen yang akan dilakukan dan konsisten untuk melakukan janji atau komitmen kita,” tandasnya.