nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Sebut Mahar Politik sebagai Biang Kerok Pejabat Terjerat Korupsi

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Sabtu 16 Maret 2019 01:53 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 03 16 337 2030731 kpk-sebut-mahar-politik-sebagai-biang-kerok-pejabat-terjerat-korupsi-BJieGyjtSF.jpg Agus Rahardjo.

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan, maraknya pejabat negara yang terlibat praktik rasuah lantaran adanya mahar atau biaya politik yang tinggi.

Agus menuturkan, dalam temuannya, biasanya untuk menjadi bupati, kisaran mahar yang dikeluarkan si calon bisa mencapai Rp20 miliar bahkan Rp50 miliar. Padahal, apabila terpilih, calon terpilih itu, hanya akan mendapat gaji pokok sebagai bupati sekira Rp5,7 juta per bulan.

"Oleh karena itu kan tidak ada orang yang secara sukarela menghibahkan itu, Rp20 miliar sampai Rp50 miliar ini besar juga. Oleh karena itu supaya pemilu yang murah tadi berjalan efektif, kita harus ada sanksinya (bagi yang korupsi)," kata Agus saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Menurut Agus, salah satu cara agar tidak ada mahar politik yaitu partai dibiayai negara. Selain itu, kata Agus, solusi lainnya adalah, partai politik membiayai sendiri kegiatan politiknya, dengan iuran dan subsidi antar kader.

Gedung KPK

"Kalau saya pikir misalkan untuk partai misalkan setahun habis Rp 20 triliun, itu kan dibandingkan dengan APBN kita. Itu malah bukan main kesannya luar biasa," kata Agus.

(Baca juga: Satgas Politik KPK Akan Panggil Seluruh Bendahara Parpol)

Diketahui, saat ini hampir seluruh partai politik menyatakan tidak memungut mahar kepada seluruh kadernya. Peneliti ICW Almas Sjafrina mendukung hal ini. Menurutnya, di undang-undang juga sudah dilarang pemberian mahar baik dalam bentuk uang maupun lainnya.

"Kedua, kenapa tidak boleh menerima mahar karena terima mahar ini membuat kandidat biaya pemenangan itu sangat tinggi. Sedangkan, kandidat untuk lain-lain saja sudah membutuhkan banyak uang, ditambah mahar tinggi itu semakin membuat menjadi faktor atau membuka peluang untuk melakukan korupsi ketika mereka terpilih. Setidaknya ada dua alasan itu untuk mencegah korupsi, kemudian di aturan juga dilarang," jelas Almas dikonfirmasi terpisah.

Untuk menghindari hal itu, ICW meminta Bawaslu untuk bekerjasama dengan KPK guna melacak rekam jejak kandidat bakal calon penyelenggara negara. Selain itu, Bawaslu juga bisa bekerjasama dengan kepolisian dan pihak lain agar mempunyai bekal memberikan sanksi.

"Di undang-undang juga punya instrumen untuk memantau dan menindak adanya mahar politik itu," ucap Almas.

Sementara itu, pengamat politik CSIS, Arya Fernandes berpendapat, keputusan antimahar adalah inisiatif yang baik di awal melakukan seleksi terhadap caleg yang mendaftar. Hal tersebut akan membuat masyarakat tertarik bergabung di partai.

"Karena seorang anggota akan diberikan asumsi, penyalegan secara transparan dan tidak dimintakan mahar, saya kira ini inisiatif yang baik dan tidak semua partai mau deklarasi terbuka seperti itu,” tutupnya.

(qlh)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini