nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Sita Rp120 Juta dari Tangan Asisten Ketum PPP Romi saat OTT

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Sabtu 16 Maret 2019 15:47 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 03 16 337 2030871 kpk-sita-rp120-juta-dari-tangan-asisten-ketum-ppp-romi-saat-ott-Hue2nfG59Q.jpg Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Juru Bicara Febri Diansyah saat konpers terkait OTT Ketum PPP Romahurmuziy. (Foto : Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA – Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK‎) menyita uang total Rp120.200.000 dari tangan asisten Romahurmuziy (Romi) berinisial ANY. Uang tersebut diduga pemberiaan suap dari pejabat Kementerian Agama (Kemenag) untuk Romi.

KPK menyita uang sekira Rp120 juta dari tangan ANY saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sebuah hotel daerah Surabaya. Awalnya, tim mengamankan ANY dengan sebuah tas kecil yang berisikan uang Rp50 juta.

Kemudian, setelah dilakukan penggeledahan, tim kembali menemukan uang Rp70,2 juta dari tangan ANY. Total uang yang disita dari asisten Romi tersebut sebesar Rp120.200.000.

"Total (uang) dari ANY diamankan Rp120.200.000," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3/2019).

Tak hanya itu, KPK mengamankan uang sebesar Rp17,7 juta dari tangan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi. KPK mengamankan Muafaq dan uang sebesar Rp17,7 juta di Hotel Bumi Hyatt, Surabaya.

"Total uang yang diamankan tim KPK (saat OTT) berjumlah Rp156.758.000, " ujar Syarief.

Sejumlah uang yang disita tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap pemulusan seleksi jabatan pada Kemenag tahun 2018-2019.

Ketum PPP Romahurmuziy. (Foto : Arie Dwi Satrio/Okezone)

Sebelumnya, KPK telah menetapkan, Ketum PPP, M Romahurmuziy sebagai tersangka. Anggota Komisi XI DPR RI tersebut diduga terlibat kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Romi ditetapkan tersangka bersama dua orang lainnya yakni, Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Haris Hasanuddin.‎ Keduanya diduga sebagai pemberi suap terhadap Romi.

Dalam perkara ini, Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romi untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag. Adapun, Muhammad Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris, mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Untuk memuluskan proses seleksi jabatan tersebut, ‎Muafaq dan Haris mendatangi kediaman Romi dan menyerahkan uang sebesar Rp250 juta pada 6 Februari 2019, sesuai dengan komitmen sebelumnya. Saat itu, KPK menduga telah terjadi pemberian suap tahap pertama.

Kemudian, pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak diusulkan ke Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saefuddin. Sebab, Haris diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin.

KPK menduga telah terjadi kerjasama antara pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Selanjutnya, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menag sebagai Kakanwil Kemenag Jatim pada awal Maret 2019. Setelah Haris lolos seleksi dan menjabat Kakanwil Kemenag Jatim, Muafaq meminta bantuan kepada Haris untuk dipertemukan dengan Romi.

Pada tanggal 15 Maret 2019, Muafaq, Haris, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP, Abdul Wahab menemui Romi untuk menyerahkan uang Rp50 juta terkait kepentingan jabatan‎ Muafaq.

(Baca Juga : Usai Ditetapkan Tersangka, Romi Langsung Dijebloskan ke Penjara)

Sebagai pihak yang diduga penerima suap, Romi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Muafaq, KPK mengenakan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca Juga : Kena OTT KPK, Romi Mohon Maaf ke TKN Jokowi dan Masyarakat)

1 / 2
GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini