nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Rentan Kebakaran, Infrastruktur Lapas Dinilai Perlu Direvitalisasi

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Selasa 19 Maret 2019 01:33 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 03 19 337 2031856 rentan-kebakaran-infrastruktur-lapas-dinilai-perlu-direvitalisasi-SHp3TZIbmf.jpg ilustrasi

JAKARTA - Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dinilai perlu direvitalisasi lantaran rentan terjadinya kebakaran dan bencana. Hal ini berkaca dari peristiwa yang terjadi di Rutan Sinabang, Aceh beberapa waktu lalu.

Perbaikan infrastruktur ini juga dianggap sebagai penjaminan keamanan dan keselamatan bagi warga binaan serta petugas Lapas. Mengingat, hal itu masuk ke dalam Hak Asasi Manusia (HAM).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Humas dan protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham Ade Kusmanto menjelaskan, pihaknya sudah mengedepankan dan mengutamakan keselamatan narapidana serta petugas sipir.

“Setelahnya (berbagai peristiwa kebakaran dan bencana-red) ada pengusulan anggaran tanggap darurat ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas hasil investigasi dan penghitungan kerusakan yang ditimbulkan terhadap sarana dan prasarana pascabencana,” kata Ade saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Menurut Ade, tim yang tergabung dalam tanggap darurat itu nantinya akan dibekali oleh pelatihan dan peralatan evakuasi narapidana sesuai Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015. Pihaknya juga pasti segera melakukan investigasi guna mengetahui penyebab terjadinya bencana. Kemudian, menghitung kerusakan yang ditimbulkan.

“Dalam keadaan darurat atau tertentu, yang menjadi fokus ialah penyelamatan jiwa dari narapidana dan tahanan,” tutur Ade.

(Baca Juga: Kemenkumham Sumbar Cari Penyebab Kebakaran Lapas Biaro Bukittinggi)

Senada, Kriminolog Universitas Indonesia Kisnu Widagdo menyebut, perbaikan infrastruktur Lapas diperlukan untuk pemenuhan HAM. Mengingat, kata dia, Lapas di Indonesia kebanyakan merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda.

"Jadi, struktur dan infrastruktur kelengkapan dan seterusnya, seiring dengan berjalannya waktu sepertinya sudah tidak berjalan dengan baik lagi. Kondisi sekarang memang berbeda," kata Kisnu dikonfirmasi terpisah.

Kisnu menyatakan, insiden kebakaran Lapas di Provinsi Aceh bisa dijadikan momentum oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk melakukan perbaikan infrastruktur dan peningkatan fasilitas Lapas.

“Jadi penegak hukum menempatkan narapidana di dalam lapas. Tapi, tapi mereka rentan menjadi korban seperti kebakaran dan lainnya. Jadi harus ada konsep besar. Tujuannya, agar bisa diketahui kebijakan yang diambil seperti apa,” papar dia.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas menyampaikan, sepanjang lapas memenuhi standar penanganan bencana alam ataupun bencana kebakaran dan banjir maka hak asasi manusia warga binaan akan tetap terjamin.

“Setiap lapas biasanya mengikuti aturan internasional ataupun nasional mengenai penanganan bencana, termasuk kebakaran,” kata dia.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini