nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Terima LHKPN Per Hari Ini Masih 46,47%

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 25 Maret 2019 16:40 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 03 25 337 2034706 kpk-terima-lhkpn-per-hari-ini-masih-46-47-pl58I7yiu6.jpg Juru Bicara KPK, Febri (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih banyak penyelenggara negara yang belum melakukan laporan harta kekayaan dalam periode Maret 2019. Padahal, batas waktu pelapiran berakhir satu minggu ini.

"Satu minggu sebelum batas waktu pelaporan periodik 31 Maret 2019, masih lebih dari setengah penyelenggara negara belum melaporkan kekayaannya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Febri menyebut, data KPK per pagi ini, masih 46,47% yang melaporkan kekayaannya. Oleh sebab itu, KPK mengimbau kepada seluruh pejabat negara agar melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Caranya mudah, cukup dengan membuka website elhkpn.kpk.go.id* kemudian login dan mengikuti petunjuk yang ada. Jika ada kendala, bisa menghubungi KPK di Call Center 198. Kami akan membantu," jelas Febri.

Baca Juga: Mahfud MD Akui KPK Punya Banyak Fakta soal Jual-Beli Jabatan Rektor

KPK

Febri mengakui, dalam beberapa hari ini terdapat peningkatan pelaporan LHKPN dari berbagai instansi. Namun menjelang saru minggu terakhir batas waktu pelaporan LHKPN periodik pada 31 Maret 2019, tingkat kepatuhan pelaporan masih belum mencapai setengah dari seluruh wajib lapor.

"Kami melihat ada sejumlah PN yang sudah mulai membuat draf namun masih melengkapi informasi dan lampiran. Semoga dalam waktu 1 minggu ini hal tersebut bisa selesai," ujar Febri.

Selain itu, Febri menjelaskan, KPK juga telah menggunakan cara "jemput bola" dengan mendatangi sejumlah institusi, termasuk memenuhi undangan Sekjen DPR untuk memberikan pendampingan, serta sejumlah daerah.

"Sampai 1 Maret 2019 ini, (Direktorat PP LHKPN telah melakukan 154 kegiatan) di Jakarta dan sejumlah daerah, yaitu berupa: Bimbingan teknis dan ToT e-LHKPN, Klinik LHKPN serta Koordinasi dan Rekonsiliasi e-LHKPN," tutur Febri.

Baca Juga: Mahfud MD Gandeng KPK Perkuat Nasionalisme Milenial Lewat Antikorupsi

KPK

Menurut Febri, melaporkan LHKPN di tahun Pemilu ini sangat penting. Pasalnya, harus dilihat dalam konteks membantu masyarakat menentukan pilihan pada Pemilu 2019 ini.

"Untuk mewujudkan membantu masyarakat menerapkan slogan PILIH yang jujur, KPK juga berencana akan mengumumkan para anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD yang telah melaporkan kekayannya. Sehingga hal tersebut diharapkan menjadi informasi tambahan bagi masyarakat," kata Febri.

(edi)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini