Prabowo Dinilai Perlu Memahami Pertahanan dan Keamanan Jaman Now
JAKARTA - Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi yang mantan Aster Kasad sekaligus juga teman seangkatan Capres Nomor 02 Prabowo Subiyanto di AKABRI (Nomor Akademi 70) menanggapi hasil debat calon presiden keempat semalam.
Dirinya merasa heran, di mana Jokowi yang lulusan fakultas Kehutanan lebih menguasai bidang pertahanan. Apalagi, menurutnya, Prabowo kembali mempermalukan TNI.
Hal ini dikarenakan, lanjutnya, Prabowo dinilainya tidak mengetahui bahwa di seluruh dunia yang digunakan dalam menyusun rencana pertahanan adalah hakikat ancaman yang bakal dihadapi sebuah negara.
Baca juga: Jokowi Dinilai Lebih Paham TNI daripada Prabowo
Sementara itu, hakikat ancaman tersebut ada di Perkiraan Intelejen Strategi, baik jangka pendek, menengah maupun panjang.
"Dan itulah maka di setiap Kedutaan Besar negara manapun dilengkapi dengan Atase Pertahanan dari ketiga angkatan. Sehingga dasar penyusunan Hakikat Ancaman benar-benar valid, sama sekali bukan asumsi apalagi halusinasi, merekalah Badan Pengumpul Keterangan yang resmi dibiayai negara," ujar Saurip, Jakarta, Minggu (31/3/2019).
Menurut Saurip, Capres nomor urut 01, Jokowi justru mengetahui bahwa perang saat ini (jaman now) bukan lagi adu kekuatan persenjataan seperti perang jaman dulu.
“Tapi, perang asimetris yang intinya adalah bagaimana mempengaruhi rakyat negara lawan melalui perubahan mindset," ujarnya.
Dan saat ini, menurut Saurip Kadi, negara-negara lain sudah mengubah konsep pertahanan mereka. Bahkan, Amerika Serikat sudah menutup sejumlah pangkalan militernya di negara lain.
Baca juga: Erick Thohir Nilai Jokowi Semakin Matang dalam Debat Keempat
Saurip Kadi juga menyatakan, keliru besar jika Prabowo membandingkan besaran anggaran militer Indonesia dengan Singapura. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan besar wilayah dan perekonomian.
"Dengan luas wilayah yang kecil, tidak lebih dari Kabupaten Brebes, tapi menguasai kekuatan ekonomi kawasan melalui jasa finansial dan perdagangan, maka tidak ada pilihan, Singapura harus mempunyai keunggulan di bidang militer. Karena dengan satu sorty pengeboman saja, Singapura akan habis," katanya.
Jadi, menurutnya, Prabowo harus belajar lagi soal pertahanan dan keamanan yang terbaru sesuai jaman sekarang. "Kalau perlu, melalui Bimbingan Belajar," tandas Saurip Kadi.
Ditanyakan soal makna penyataan Capres Nomor 02 Prabowo Subiayanto bahwa dirinya adalah lebih TNI dari TNI, Saurip Kadi menyilahkan bertanya langsung kepada Prabowo.
"Tapi yang saya ketahui pak PS adalah Perwira Tinggi TNI yang dipecat dari dinas aktif, karena berinisiatif melakukan penculikan sejumlah aktifis, sebagaimana diakui sendiri di depan sidang DKP," imbuhya.
Baca juga: Perempuan Bravo 5: Jokowi Lebih Konkret dalam Upaya Mempertahankan Kedaulatan Bangsa
Setelah ikatan dinasnya selesai, berakhirnya dinas militer di negara manapun hanya ada 3 alasan, yaitu pertama karena atas pemintaan sendiri untuk pensiun dini, kedua karena diberhentikan dengan hormat akibat sakit atau cacat sehingga tidak lagi mampu menjalankan tugas-tugas kemiliteran dan yang ketiga karena pensiun sesuai batas umur yang diatur oleh Undang-Undang. Di luar ketiga alasan tersebut adalah karena dipecat.
"Karena pak PS adalah perwira tinggi bintang tiga dan lagi menantu pak Harto, ya saru kalau digunakan istilah dipecat, maka dihadapkan pada kondisi riil saat itu, penggunaan istilah diberhentikan sungguh sangat bijak," tandasnya.
Terhadap pertanyaan, kwalitas jawaban bidang pertahanan oleh capres nomor urut 01 Jokowi, Saurip Kadi mengajak bangsa ini sepatutnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena mempunyai Presiden yang paham tentang tentara dalam negara demokrasi dimana senjatanya wajib menghadap keluar.
Dan karenanya gelar TNI yang saat ini adalah warisan Belanda yabg dilanjutkan Orba, maka kedepan harus ditata ulang agar bisa meng "cover" seluruh wilayah pertahanan NKRI, untuk melumpuhkan musuh sebelum masuk maupun yang sudah terlanjur masuk masuk ke dalam wilayah NKRI.
Ditanya tentang siapa yang bakal tampil sebagai pemenang dalam Pemilu 17 April 2019 mendatang, Saurip Kadi mengingatkan segenap Keluarga Besar TNI (KBT) bahwa menggunakan hak pilih adalah HAM.
Akan tetapi, lanjutnya, sebelum segalanya terlambat, terkhusus kepada para pensiunan prajurit TNI dan terlebih mantan elit TNI utamanya mantan Panglima TNI dan Kas Angkatan serta petinggi TNI yang ada di BPN Paslon 02 bahwa sampai ajal menjemput, para pensiunan mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatan, derajat dan martabat TNI.
"Apa yang kita cari di hari tua, haruskah para pensiunan tega membiarkan TNI kembali menanggung aib, karena prajurit TNI harus menghormat dengan sangkur terhunus kepada mantan petinggi TNI yang berhenti dari dinas aktif, karena dipecat, naudzubillah min dzalik," ujar Saurip Kadi.
Diakui oleh Saurip Kadi, memang sulit untuk tidak menempatkan Prabowo sebagai bagian dari KBT, tapi para purnawirawan TNI wajib menjaga TNI sebagai almamater tempat dulu menyerahkan jiwa dan raga untuk kejayaan NKRI. Kecuali, bagi mereka yang tidak merasa bahwa penculikan aktifis, bukanlah aib bagi TNI dan terkhusus bagi lulusan Akademi TNI.
"Dan kalau betul ada pensiunan TNI yang tidak menempatkan hal tersebut sebagai aib, maka ke depan mereka tidak layak untuk menyebut dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional. Karena pak Dirman dan para pendiri TNI lainnya serta para pelatih kita di Akademi TNI tidak pernah mengajarkan bahwa rakyat apalagi aktifis demokrasi sebagai musuh negara, sehingga mereka sah untuk diculik," tegas Saurip Kadi yang memang dikenal kritis ini.
Sementara itu kepada segenap anak bangsa, Saurip Kadi menyerukan bahwa Pemilu bukan Perang. Pemilu tak lebih untuk memilih Capres dan program untuk 5 tahun ke depan.
"Untuk itu, pilihlah Capres yang nyata-nyata sudah terbukti berani dan berhasil memberantas Mega Korupsi, Mafia Tambang serta Migas seperti Petral, Freeport, Newmont, Blok Rokan, Mahakam dan juga mampu membangun rasa Indonesia melalui kualitas pelayanan dan infra struktur yang sama untuk seluruh wilayah Indonesia dan nyata-nyata mampu melanjutkan pembangunan jalan TOL dan infrastruktur yang di masa lalu mangkrak. Melalui Dana Desa dan sejumlah program Kartu, kini rakyat kecil sudah mulai merasakan manfaat NKRI," pungkasnya.
(Fakhri Rezy)
