nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bea Cukai-Pemprov Kalbar Perkuat Pengawasan Jalur Penyelundupan di Perbatasan

Abu Sahma Pane, Jurnalis · Selasa 16 April 2019 13:08 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 04 16 1 2044145 bea-cukai-pemprov-kalbar-perkuat-pengawasan-jalur-penyelundupan-di-perbatasan-zcTd9NQUEc.jpg Foto: dok.Humas Bea Cukai

PONTIANAK – Jajaran Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat mengunjungi Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji pada Selasa (9/4/2019). Kunjungan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan sinergi antara petugas Bea Cukai dan aparatur pemerintahan daerah setempat. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Kantor Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat, Azhar Rasyidi juga memaparkan peranan Bea Cukai dalam membantu perekonomian Indonesia.

“Kami ditugaskan oleh Menteri Keuangan dan Dirjen Bea dan Cukai mempelajari prospek pengembangan perekonomian di daerah, dan Bea cukai mempunyai berberapa fasilitas Bea Cukai yang bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha/industri di Kalimantan Barat untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di daerah,” ujar Azhar saat kunjungan tersebut.

Sutarmidji juga menyatakan apresiasinya atas kunjungan kerja yang dilakukan oleh Bea Cukai sebagai salah satu bentuk koordinasi tugas dan fungsi. Dirinya juga menyatakan akan terus berkoordinasi dalam kegiatan pengembangan ekonomi di daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Azhar juga menjelaskan terkait bidang pengawasan. “Pihak kami sudah siap melakukan pengawasan dan kontrol kawasan perbatasan Kalimantan Barat, namun kami juga membutuhkan dukungan dari Pemerintah Kalimantan Barat dan instansi terkait lainnya,” katanya.

Menurut Azhar, jalur darat perbatasan merupakan daerah yang rawan menjadi pintu masuk perdagangan ilegal atau penyelundupan. Di jalur itu juga banyak jalur tikus yang luput dari pantauan. Kalau dari Bea cukai sendiri ini sangat terbatas dalam melakukan pengawasan tersebut, perlu adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.

Sutarmidji menambahkan, perbatasan Malaysia-Kalimantan memang amat panjang, nyaris 1.000 Km. Seperti kendaraan dari luar yang banyak masuk dari Bengkayang, karenanya, selain pengawasan, diperlukan juga Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat. “Kita perlu mempercepat pemekaran wilayah Kalimantan Barat, karena luasnya wilayah perbatasan dan juga pengawasan yang terbatas” ungkapnya.

Selain itu, Bea Cukai juga berharap dapat menjalin komunikasi yang erat untuk menjalankan fungsi kebeacukaian yang begitu kompleks. Diharapkan dengan terjalinnya sinergi antara Bea Cukai dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, ke depannya dapat menciptakan Kalimantan Barat yang bermartabat.

(abp)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini