Elite Politik Harus Berperan Turunkan Tensi Pendukung Capres
Robikin berharap rencana pengerahan massa secara banyak untuk melawan ketidakadilan dalam berjalannya pemilu tidak akan terwujud. Sebab, kata dia, sudah ada mekanisme hukum yang mengatur ihwal keberatan hasil pemilu, yaitu dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Itu cara yang sah di negara hukum demokratik sebagaimana ditentukan UUD 1945. Penggunaan mekanisme konstitusional adalah cermin masyarakat dan bangsa yang berbudaya,” katanya.
(Baca Juga: Usai Pencoblosan, MUI: Masyarakat Harus Tetap Jaga Tali Persaudaraan)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Jokowi-KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pasangan capres-cawapres peserta Pemilu 2019. Jokowi-Ma’ruf sebagai paslon nomor urut 01 didukung oleh sembilan partai politik, yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, Perindo, NasDem, PSI, PKPI dan Hanura, serta PBB. Sementara Prabowo-Sandi didukung lima gabungan parpol, yaitu Gerindra, PKS, PAN, Demokrat dan Berkarya.
(Arief Setyadi )
