nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Korban Diimbau Laporkan Oknum yang Lakukan Pungli di Lapas

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Selasa 07 Mei 2019 03:03 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 07 337 2052347 korban-diimbau-laporkan-oknum-yang-lakukan-pungli-di-lapas-ZOYci87WjM.jpg ilustrasi

JAKARTA - Aksi pungutan liar (pungli) masih ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Bukan hanya jual beli fasilitas dan kamar, namun ada juga aksi jual beli remisi (pengurangan masa tahanan) hingga pembebasan bersyarat yang nilainya di banderol mulai dari Rp2 juta hingga Rp20 juta.

Hal itu tergambarkan dalam sepucuk surat yang ditujukan ke Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) menjadi viral. Pasalnya, didalam surat itu, untuk dijelaskan bahwa narapidana yang ada didalam Lapas klas 1 Cipinang harus menyetorkan sejumlah uang.

Terkait beredarnya surat tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (kanwilkumham) DKI, Bambang Sumardiono meminta agar siapa yang menjadi korban untuk segera melapor.

"Silakan kordinasikan dengan Kadivpas DKI atas laporan tersebut," kata Bambang saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Ilustrasi

Dalam surat itu disebutkan aksi pungutan liar itu dilakukan oleh seorang oknum pejabat di Lapas itu. Dimana uang itu disetorkan untuk pindah blok hunian, masuk dan pindah kamar hunian.

Oknum itu juga diketahui sering membebani napi dengan dalih membiayai pengamanan dan kegiatan lain yang tak dipahami napi. Dari semua keperluan itu, napi yang ada biasanya di banderol dengan nilai yang bervariasi dengan nilai Rp5 juta sampai Rp50 juta.

Pada poin kedua, yang dinilai cukup mencengangkan, dimana ditemukan pungli yang dilakukan oleh oknum lainnya. Pungutan itu diminta si pejabat untuk mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan berbagai pembinaan napi yang bertujuan memberikan bekal sebelum bebas.

Untuk mendapatkan surat-surat itu, napi yang ada di banderol dengan harga Rp2 juta sampai Rp20 juta. Bahkan MH juga meminta uang dengan alasan mengurus Justice Collaborator (JC), dan membantu mengurus perijinan bagi napi yang akan menjalani pengobatan di luar lapas.

Sementara itu, Kadivpas Kanwilkumham DKI, Andika Dwi Prasetya menekankan, bila memang ada laporan dan juga dilengkapi bukti, pihaknya akan melakukan penindakan terhadap oknum.

"Yang pasti kami akan dalami dan lakukan langkah-langkah untuk memeriksa kalau memang ada kejadian itu," ujar Andika dikonfirmasi terpisah.

Dikatakan Andika, bila memang nantinya dari hasil pemeriksaan ternyata terbukti, pihaknya akan mengambil tindakan dan menjatuhkan sangsi.

"Sangsinya administratif kepegawaian sesuai tingkat kesalahan oknum yg terbukti terlibat," tutur dia.

Lain lagi dengan Kalapas klas 1 Cipinang, Hendra Eka Putra yang menambahkan, atas hal itu tim dari kanwil kemenkumham DKI sudah melakukan pemeriksaan.

"Masih dilakukan pemeriksaan. Cuma mengenai kejadiaaan apakah itu benar atau tidak itu lagi di dalami tim," ucapnya.

Padahal disisi lain, terkait Lapas, revitalisasi selama ini di gadang-gadang Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami, tapi masih ditemukan adanya praktik pungli.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini