nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kapolri Sebut Aksi People Power Bisa Dijatuhi Hukuman Jika Tak Sesuai Mekanisme

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Selasa 07 Mei 2019 14:05 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 05 07 337 2052548 kapolri-sebut-aksi-people-power-bisa-dijatuhi-hukuman-jika-tak-sesuai-mekanisme-XYm22kVj77.jpg Kapolri Tito Karnavian

JAKARTA - Kepala Kepolisian RI, Jenderal Tito Karnavian menyinggung mengenai gerakan people power yang akan terjadi pasca-Pemilu dalam rapat kerja bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Komite I pada Selasa (7/5/2019).

Tito menjelaskan kalau ingin melakukan gerakan massa terdapat aturan atau mekanisme yang harus ditaati. Salah satu yang harus dilakukan sesuai ketentuan pada Peraturan Kapoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.

Jikalau aksi tersebut tidak sesuai dengan peraturan itu, maka gerakan massa seperti people power akan dianggap melanggar hukum, dan akan dijerat hukuman sesuai dengan Pasal 107 KUHP.

"Kalau seandainya ada ajakan untuk pakai people power, itu mobilisasi umum untuk melakukan penyampaian pendapat, harus melalui mekanisme ini," ujar Tito Karnavian di Ruang GBHN Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

"Kalau tidak menggunakan mekanisme ini, apalagi kalau ada bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu pasal 107 KUHP jelas. Ini adalah undang-undang yang dibuat oleh rakyat. Itu bahasanya jelas. Yaitu perbuatan untuk menggulingkan pemerintah yang sah, maka ada ancaman pidananya," ungkapnya.

Tito menjelaskan kalau aksi gerakan massa yang sesuai dengan mekanisme berarti memiliki batasan-batasan yang harus dipatuhi, yaitu tidak menganggu ketentraman umum, pemerintah, dan juga harus memiliki surat resmi yang dilayangkan kepada pihak kepolisian.

"Ada batasan batasan yang tidak dipeebolehkan, mengganggu ketentraman umum, mengganggu pemerintah. Harus dikoordinasi jam berapa sampai jam berapa. Ini harus melalui koordinasi, enggak bisa disebar lewat WhatsApp, disebar kumpul di tempat ini. Unjuk rasa harus diberi tahu dulu. Harus ada surat, nanti Polri lakukan tanda terima," papar Tito. (kha)

(fmh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini