nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kapolri Sebut Ada 600 Laporan Dugaan Pelanggaran pada Pemilu 2019

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Selasa 07 Mei 2019 17:22 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 05 07 337 2052685 kapolri-sebut-ada-600-laporan-dugaan-pelanggaran-pada-pemilu-2019-9t29R6TrLw.jpg Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Sindo)

JAKARTA – Kepala Kepolisian RI, Jenderal Tito Karnavian menyebutkan, sebanyak 600 laporan dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2019 yang dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga 3 Mei 2019.

Tito menjelaskan dari 600 laporan tersebut, hanya terdapat 159 kasus yang dianggap tindak pidana. Hal itu pun diungkapkannya dalam rapat kerja bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Komite I.

“Dari 600 hampir 2/3 bukan tindak pidana pemilu, nonmitigasi, sisanya 159 kasus itu dianggap pidana pemilu,” ujar Tito saat ditemui di Gedung Nusantara V, kawasan DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019).

“Dari 159 itu dilakukan proses hukum dan mitigasi 123 diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum, 23 perkara dihentikan dan SP 3 tidak memenuhi unsur atau kedaluwarsa, 13 perkara masih proses penyelidikan,” tuturnya.

Ilustrasi

Dalam pemaparannya, Tito mengungkapkan, terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, seperti pemalsuan KTP, pemalsuan surat suara, melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan, dan juga money politics atau politik uang.

“Ada money politics 38 perkara yang dianggap bisa diangkat jadi proses pidana. Kemudian ada tindakan yang merugikan atau menguntungan salah satu calon, 28 perkara. Menghina peserta pemilu 1 perkara, kampanye melibatkan pihak yang dilarang 13 perkara,” ucap Tito.


Baca Juga : Demi Amankan Pemilu 2019, TNI Dapat Anggaran Sebanyak Rp400 Miliar

“Kampanye gunakan tempat ibadah dan pendidikan 15 perkara, kampanye gunakan fasilitas pemerintah 10 perkara, pihak yang dilarang sebagai pelaksana tim kampanye 13 perkara, perusakan peraga kampanye 7 perkara, menghasut mengadu domba 2 perkara, menghalangi jalannya kampanye 3 perkara, memberikan suara lebih dari satu kali yang terbukti 2 perkara, menyebabkan suara pemilih tidak ternilai itu 1 perkara,” katanya.


Baca Juga : Pemerintah Bentuk Tim Hukum Nasional, Kaji Ucapan dan Pemikiran Tokoh Tertentu

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini