nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal Pembentukan Pansus Pemilu

Muhamad Rizky, Jurnalis · Rabu 08 Mei 2019 13:47 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 08 337 2053034 rapat-paripurna-dpr-diwarnai-interupsi-soal-pembentukan-pansus-pemilu-pxqSn43UEk.jpg Rapat paripurna DPR RI. (Foto : Muhamad Rizky/Okezone)

JAKARTA – Pelaksanaan rapat paripurna pembukaan masa persidangan V tahun 2018-2019 diwarnai sejumlah interupsi dari anggota dewan. Maraknya interupsi itu terkait pelaksanaan Pemilu 2019.

Salah seorang anggota Fraksi PKS, Leida Hanifa, berpendapat DPR memiliki fungsi pengawasan, sebagaimana dalam Pasal 20 A ayat (2) dan (3) UUD 1945. Untuk itu, menurutnya DPR harus segera membuat Panitia Khusus (Pansus) Pemilu.

"DPR patut mengawasi kinerja KPU. DPR patut membuat Pansus Pemilu untuk menyelidiki kinerja KPU yang saat ini sangat buruk," ucap Leida saat memberikan interupsi di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2019).

Kinerja KPU yang buruk tersebut, kata dia, bisa dilihat dari ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia. Untuk itu, pihaknya mengajak untuk menggali lebih jauh perihal kasus tersebut lewat Pansus Pemilu.

"Pemilu yang telah berlangsung merenggut korban sebanyak 554 jiwa yang meninggal dunia dan 788 yang sakit. Hak angket dapat dilakukan untuk menyelidiki suatu kasus yang selanjutnya dapat dibentuk Pansus. Dalam hal ini F-PKS mengajak untuk membentuk Pansus terkait penyelenggaraan Pemilu," tuturnya.

Rapat paripurna DPR RI

Mendengar ajakan itu, anggota dewan Fraksi Gerindra, Bambang Haryo setuju dalam pembuatan Pansus Pemilu tersebut. Menurutnya, Pansus sangat dibutuhkan untuk mengungkap persoalan yang ada selama penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Kami dari Fraksi Gerindra setuju dengan kita segera membentuk Pansus Pemilu di mana sangat dibutuhkan, kalau perlu adanya investigasi hal-hal seperti kecurangan dan kecelakaan yang terjadi di Pemilu saat ini," ungkapnya.

"Jadi kami sangat mendukung Pansus Pemilu dan mohon dapat segera dibentuk, sehingga tidak terus-menerus terjadi kecelakaan seperti sekarang," katanya.

Sementara itu, penolakan datang dari partai koalisi pemerintah. Anggota dewan Fraksi Nasdem, Johnny G Plate, menilai DPR harus menunggu dengan mengawasi rekapitulasi hasil pemilu hingga selesai. Menurutnya, apabila ada pendapat yang menyebut perihal kecurangan, hal itu sebagai satu yang sangat prematur.

Anggota Fraksi Nasdem, Johnny Plate. (Foto : Harits Tryan Akhmad/Okezone)

"Pemilu kali ini berlandaskan asas legislasi primer yang dibicarakan bersama antara pemerintah dan DPR. Semua kekurangan yang ada dalam pemilu ini merupakan hasil pembahasan bersama yang telah kita lakukan. Pemilu yang kita selenggarakan ini harus berlandaskan asas jurdil (jujur dan adil). Saya harap tidak ada langkah-langkah politik yang digalangkan dalam proses pemilu ini," ujarnya.

"Oleh sebab itu, saya menolak pembentukan tim pansus pemilu sebelum hasil pemilu yang resmi ini keluar dari KPU. Kita boleh mengawasi, tapi kita tidak boleh men-judge KPU dengan hal-hal negatif," tuturnya.


Baca Juga : Rapat Paripurna DPR Diawali Dengan Doa Bagi Petugas KPPS yang Meninggal

Pendapat itu juga mendapat persetujuan dari anggota dewan Fraksi Golkar, Misbakhun. Ia meminta DPR saling bantu mengawal pemilu serta menunggu hasil resmi KPU pada 22 Mei.

"Jadi, saya rasa Pansus pemilu ini tidak perlu dibuat. Adapun mengenai masalah kemarin petugas KPPS akan kita evaluasi nanti akan hal-hal tersebut tidak terjadi lagi di pemilu berikutnya," ucapnya.


Baca Juga : Kapolri Sebut Ada 600 Laporan Dugaan Pelanggaran pada Pemilu 2019

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini