Kepala Negara memastikan beberapa rekomendasi BPK kepada pemerintah untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban tahun depan akan segera ditindaklanjuti.
Ketua BPK Moermahadi menuturkan, sebanyak 87 kementerian dan lembaga negara telah diberikan opini BPK. Rinciannya sebanyak 81 kementerian dan lembaga mendapat WTP sedangkan satu lembaga keuangan bendahara umum negara juga menerima WTP.
Sementara untuk opini WDP diberikan kepada empat kementerian dan lembaga negara, serta satu lembaga negara yang masih menerima opini disclaimer.
"Permasalahan meliputi masalah kas dan setara kas, belanja dibayar di muka, belanja barang, konstruksi dalam pengerjaan, serta aset tak berwujud," ujar Moermahadi.
(Baca Juga: Cerita Pemilik Warung Korban Penjarahan yang Girang Bertemu Jokowi)
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.