Soal Aktivis 98 Bakal Jadi Menteri, Itu Hak Prerogatif Jokowi
JAKARTA - Joko Widodo (Jokowi) menyatakan di periode keduanya sebagai Presiden RI tidak menutup kemungkinan menggandeng aktivis 98 di jajaran kabinetnya. Hal itu dikatakan Jokowi saat bertemu dengan para aktivis 98 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, kemarin.
Ketua Umum Rumah Jokowi (RJ) Yongki Jonacta Yani mengatakan antara Jokowi dengan aktivis 98 tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan.
Baca Juga: Jokowi: Aktivis 98 Saya Lihat Belum Ada yang Jadi Menteri
"Jika kita tarik kembali ke Pilpres 2014, terpilihnya Jokowi sebagai Presiden RI untuk pertama kali dan kembali terpilih untuk kedua kalinya pada Pilpres 2019 tidak lepas dari peran aktivis 98," kata Yongki saat dihubungi melalui telepon, Senin (17/6/2019).
Para aktivis 98, lanjut Yongki, bahu membahu menyukseskan pencalonan Jokowi, salah satunya dengan menjelma sebagai relawan.
"Kami tidak ingin Orde Baru bangkit dan berkuasa kembali. Jika sampai terjadi akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi bangsa ini," tegasnya.
Selain itu, Jokowi juga diyakini oleh para aktivis 98 dapat memberikan perubahan dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keyakinan itu sudah dibuktikan pada periode pertama kepemimpinannya.
Namun Yongki menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menunjuk siapa yang tepat membantunya di Kabinet Kerja Jilid.2. "Hak prerogatif presiden," imbuhnya.
Tapi diingatkannya, siapa pun yang dipilih Jokowi menjadi menteri harus dapat menuntaskan program kerja yang telah dicanangkan, terutama program menumbuh kembangkan dan meningkatkan daya saing ekonomi rakyat.
Sementara itu, Sekjen Rumah Jokowi Omar Aram mengatakan jika ada aktivis 98 yang masuk ke dalam jajaran Kabinet Kerja Jilid 2 bukan berarti 'barter' politik.
Kata Omar lagi, Jokowi memerlukan orang-orang yang loyal terhadap dirinya dan memiliki kesepahaman dalam membangun bangsa ini.
"Jokowi tidak akan sulit mencari orang yang loyal dan memiliki kesepahaman dengan dirinya. Tentunya juga berkualitas, di antaranya para aktivis 98 yang menjelma sebagai relawan pendukungnya," tutur Omar.
Baca Juga: Jokowi Buka Peluang Aktivis 98 Jadi Menteri, Begini Reaksi Wiranto
Omar menambahkan, hal terpenting dengan masuknya aktivis 98 dalam struktur Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf Amin untuk lebih memastikan terwujudnya cita-cita reformasi.
"Tapi kembali lagi, Jokowi sebagai Presiden RI memiliki hak prerogatif menyusun struktur kabinetnya. Dia tahu mana yang terbaik untuk bangsa ini," ucap dia.
(Fiddy Anggriawan )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
