nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Atasi Masalah Kekeringan, DPR: Pemerintah Harus Bentuk Program Manajemen Air Nasional

Fadel Prayoga, Jurnalis · Sabtu 22 Juni 2019 14:01 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 06 21 337 2069451 atasi-masalah-kekeringan-dpr-pemerintah-harus-bentuk-program-manajemen-air-nasional-LHO4hcdAsd.jpg Ilustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan dalam menghadapi masalah kekeringan.

Daniel menyebut, salah satu solusi untuk menghilang wabah kekeringan yaitu mencetuskan program manajemen air nasional. Ia menilai, pemerintah dalam menyikapi kekeringan seperti petugas pemadam kebakaran.

"Manajemen nasional air itu harus dibentuk, dicetuskan. Karena manajemen air yang baik itulah, pada saat musim hujan tidak kebanjiran, saat kemarau tidak kekeringan, apalagi kebakaran hutan," kata Daniel kepada Okezone, beberapa waktu lalu.

Lipsus Kekeringan

Politikus PKB itu meminta Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemda untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada petani mengenai lahan yang dimiliki, sehingga petani dapat menanam jenis tanaman sesuai dengan kondisi lahan yang ada.

Selain itu, meminta Kemendagri melalui Pemda untuk membuat kebijakan permanen dalam mengatasi kekeringan secara berkelanjutan serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, merawat sumber air, dan hemat air saat musim kemarau sebagai langkah dalam mencegah terjadinya kekeringan.

Terkait dengan masalah kebakaran hutan saat datang musim kemarau, kata dia, aparat kepolisian harus berani menindak tegas para pelaku pembakaran hutan sampai ke akarnya.

Ia melihat, kebanyakan kini yang terjerat hukum hanya masyarakat biasa, tidak menyasar ke perusahaannya yang sebagai biang keladi bencana tersebut.

Kekeringan di Bekasi

"Penegakan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran sengaja membakar lahan, khususnya perusahaan-perusahaan," ujarnya.

Seperti diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG) memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus-September 2019 mendatang. Akibat dari perubahan iklim itu, delapan provinsi di Indonesia diperkirakan akan mengalami kekeringan.

Delapan daerah itu ialah Banten (Kab. Tangerang), Jawa Barat (seluruh wilayah), Yogyakarta (seluruh wilayah), Jawa Timur (Kab. Malang), Bali (Kab. Buleleng), NTB (seluruh wilayah), NTT (Kab. Lembata, Kota Belu, dan Kupang) dan Papua (Kab. Jayapura).

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini