Puber Politik dan Perayaan Bebasnya Indonesia dari Otoritarianisme Orde Baru
BEKASI – Sejak keruntuhan rezim Orde Baru pada 1998, Indonesia mengalami masa transisi dalam perpolitikan, terutama tergerusnya sistem otorisasi yang diusung para eksekutif pada masa itu. Era reformasi pun dianggap sebagai sebuah perubahan dalam demokrasi yang berbasis politik liberal dan terbuka.
Rakyat kembali memiliki kebebasan berpendapat sebagai hak asasinya. Demokrasi yang berlangsung pasca-amendemen, mulai semakin berkembang seiring menggeliatnya peranan partai politik. Bahkan, kemunculan partai politik kian pesat terjadi usai masa Reformasi.
Sayangnya, menurut sebagian kalangan, sejumlah partai politik justru dinilai mengalami pergeseran pemahaman tentang apa yang seharusnya menjadi landasan dalam politik itu sendiri.
"Kalau perkembangan politik yang di mana saya terlibat dalam pemahaman, bagaimana seharusnya kita membawa kepada ajaran ideologi Pancasila itu untuk mencapai suatu tujuan. Tanpa adanya suatu kehendak politik, tidak bisa. Karena politik itu suatu kemauan atau pengambilan keputusan untuk mencapai kepada tahapan-tahapan nilai cita ideologi negara," kata tokoh politik nasional Slamet Hardani ketika berbincang dengan Okezone, Kamis 27 Juni 2019.
Penyalahgunaan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Baru
Menurut Anggota Pembina Yayasan 17 Agustus 1945 itu, Pancasila yang dicetuskan pada 1 Juni 1945 oleh Bung Karno (melalui pemikirannya tentang Marhaenisme), sempat disalahgunakan untuk melegitimasi kekuasaan pada masa Orde Baru.
Kondisi inilah yang kemudian membuat rakyat tidak memiliki kebebasan berpendapat. Bahkan, masyarakat yang memiliki sikap politik kritis dan berbeda pendapat dengan rezim, cenderung dianggap sebagai pelaku kriminal.
"Bagaimana pada waktu itu Soeharto meminggirkan daripada orang-orang yang notabene (berideologi Pancasila). Tapi selaku ketua cabang GMNI Jakarta, pada waktu itu saya tidak mau kemudian berhenti begitu saja. Saya tetap harus mengusung ideologi saya yaitu Pancasila, ajaran Bung Karno," terang pria yang biasa disapa bung Slamet ini.
Kondisi tersebut, lanjut Slamet, berangsur berubah sejak dimulainya Reformasi. Pemerintah sejak saat itu coba mengembalikan fungsi dasar Pancasila sebagai ideologi negara melalui sederetan amendemen.
Rakyat pun mendapat haknya untuk bebas berpendapat. Indonesia kembali menganut sistem multipartai yang membuat banyak parpol baru bermunculan. Sayangnya semakin ke sini, peranan partai politik dalam demokrasi dinilai semakin jauh dari nilai-nilai luhur demokrasi.
"Kalau saya memiliki cara pandang yang lebih mendasar lagi bahwa politik an sich itu jangan-jangan hanya politik untuk politik, satu keilmuan hanya untuk ilmu itu sendiri. Sedangkan politik itu bagaimana mencapai kepada sasaran. Nah, ini mesti ada dasar ideologinya, nilai cita. Jadi pendasaran saya bahwa ideologi nilai cita yang ditanamkan dalam sanubari bangsa Indonesia yang harus dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila," paparnya.
Masyarakat Mulai Merespons Politik
Seperti diketahui, kebebasan berpendapat saat ini juga diekspresikan masyarakat untuk urusan politik, terutama menyangkut Pilpres 2019. Adu argumen yang cenderung bersifat diskriminatif, tidak jarang mudah dijumpai, terutama di dunia maya.
Ditambah munculnya wajah-wajah baru yang menghiasi ranah politik, termasuk para selebritas, membuat politik yang awalnya tidak mendapat respons masyarakat, sontak menjadi suatu hal yang seru untuk diikuti.
Terkait kondisi ini, Slamet menegaskan keikutsertaan individu dalam politik tak serta-merta menjadikannya melek politik. Semua kembali pada tujuan awal individu yang bersangkutan dalam upayanya terjun ke politik. Hal inilah yang diyakini bakal berdampak pada kelangsungan partai di mana yang bersangkutan bernaung.
"Yang dinamakan melek politik itu kan bukan kesadaran nasional. Banyak melek politik untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kesadaran nasional, tentu imbasnya bagaimana partai ini tidak hanya didapat orang yang punya duit, tapi yang betul-betul memiliki brain dan pemikiran yang luhur. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, ya tukang dagang saja asal punya duit dijadikan pemimpin," tegasnya.
"Tinggal bagaimana nanti partai pengusung elite politik pragmatis akan jadi partai yang pragmatis. Sebaliknya, elite politik yang menjalankan kesadaran nasional, bagaimana berbangsa dan bernegara menuju Indonesia adil dan makmur sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para founding fathers pada waktu itu, ya partai yang betul-betul punya idealisme," jelasnya.
Menurutnya, kondisi politik saat ini bisa menjadi sebuah keuntungan bagi partai yang mengusung politik pragmatis dalam perjalanannya. Terlebih di saat banyak masyarakat menaruh minat untuk menjadi calon yang diusung partai tertentu dalam sebuah kontestasi politik.
"Kalau partai yang hanya berpolitik secara pragmatis untuk mendapatkan keuntungan, ya berbeda. Nah kalau politik yang mempunyai kesadaran nasional itu akan lebih memiliki cara berpikir yang sungguh-sungguh tentang bagaimana berpolitik sebenarnya," paparnya.
Slamet melanjutkan, jika pada masanya, Soekarno memiliki pergulatan terhadap kekuatan asing dengan politik luar negerinya yang ingin menguasai dengan cara-cara fisik, maka saat ini cara tersebut tak lagi dipakai oleh mereka yang memiliki kepentingan di dalamnya.
"Sekarang penguasaan itu dengan cara politiknya dimasuki, ideologinya dimasuki, sosial dan budaya. Tinggal sekarang elite politik yang mempunyai kesadaran tinggi. Mereka berangkat menuju medan laga sudah mempunyai senjata, ya ideologi Pancasila. Kalau dia tidak punya senjata? Ilmu itu netral untuk kepentingan apa saja bisa. Yang tidak adalah nilai moral, punyakah para politisi ini?" celetuknya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya politik Indonesia kembali kepada hakikatnya untuk mencapai cita-cita bangsa yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.
"Misinya adalah bagaimana melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Air Indonesia, bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lainnya. Saya tanya, saudara-saudaraku yang berpolitik sampai di mana kesadaran itu. Nah, sekarang kalau itu memang terjadi kan tidak mungkin kita seperti ini, ribut," imbuhnya.
Kondisi Politik Memanas Jelang Pilpres 2019
Slamet menilai kondisi politik yang memanas saat ini di antaranya dipicu segelintir politikus yang tak sepenuhnya menjunjung nilai-nilai demokrasi. Padahal, demokrasi itu sendiri sebagai karakter moral, memiliki asas musyawarah mufakat yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Inilah yang kemudian berimbas pada penggiringan opini politik yang membuat masyarakat awam ramai-ramai ikut berpartisipasi di dalamnya.
Fenomena yang dikenal dengan istilah "puber politik" itu bahkan semakin mengganas jelang Pilpres 2019. Baik kalangan awam maupun para politikus dari partai pendukung salah satu kubu, kerap melontarkan kalimat-kalimat yang pedas dan menohok yang ditujukan bagi kubu lainnya.
Ditambah lagi dengan maraknya berita hoaks yang berseliweran di media sosial yang sengaja dibuat untuk memanaskan situasi. Hal ini secara tidak langsung menyiratkan betapa minimnya kesadaran para elit politik yang ikut andil memanaskan suasana politik di Tanah Air saat ini.
"Ya tentunya ini tidak akan dilakukan oleh para elite politik yang memiliki kesadaran nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila. Maukah kita kembali kepada track itu. Kalau kita tidak mau kembali, ya begini terjadi puber-puber politik," jelasnya.
Kondisi yang memecah belah bangsa ini diyakini Slamet dapat diredam, jika rakyat akhirnya memiliki kesadaran tentang bagaimana politik yang berlandaskan ideologi Pancasila. Dengan demikian, partai-partai yang tidak memiliki kesadaran nasional lambat laun akan tersingkirkan dan tidak lagi memiliki kepercayaan publik.
"Ini bergantung daripada pelaku politik yaitu kekuatan kebangsaan, bergantung dari bagaimana rekan-rekan di dalam kekuatan kebangsaan itu. Karena nasionalisme ada di semua agama, juga ada cinta Tanah Air dan bangsa. Kalau itu akhirnya terwujud, insya Allah partai yang rawan itu akan tersingkir secara alami, hilang," pungkasnya.
(Hantoro)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
