Puber Politik dan Meningkatnya Partisipasi Pemilih
JAKARTA - Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 tingkat partisipasi masyarakat Indonesia terbilang tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), jika dibandingkan 2014, peningkatan angka partisipasi hampir 10 persen.
Naiknya angka partisipasi pemilih itu juga membuat masyarakarat menjadi melek politik. Hampir di setiap saat masyarakat seperti berbondong-bondong meributkan perihal politik.
Tak hanya di forum formal, perdebatan soal politik kini sudah menjamur hingga warung-warung kopi, bahkan grup Whatsapp keluarga. Namun, obralan mereka sekadar membela salah satu tokoh politik yang dianggap sejalan dengan pemikirannya.
Menyikapi hal itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengutarakan setidaknya ada tiga faktor yang membuat masyarakat menjadi reaktif terhadap situasi politik saat ini.
"Pertama, suka atau tidak ada pengaruh dari fanatisme yang tinggi ya, karena ini pertarungan kedua dari orang yang sama. Artinya dengan tingkat fanatisme lebih tinggi keterlibatan mereka dalam arti memenangkan pasangannya dan jagoannya," jelas Yunarto kepada Okezone, belum lama ini.
Kemudian faktor kedua, menurut Yunarto, adalah media sosial. Di mana untuk saat ini semua masyarakat sudah akrab dengan namanya medsos, sehingga mereka bisa menyebarkan informasi-informasi terkait situasi politik melalui akun media sosialnya.
Faktor yang ketiga, lanjut Yunarto, adalah munculnya sebuah kesadaran dari masyarakat yang sebelumnya apolitis atau tidak peduli politik, kemudian merasa terpanggil untuk ikut terlibat dalam Pemilu Serentak 2019. Apalagi, mereka juga merasa jika politik ini akan menentukan kehidupan mereka ke depannya.
"Jadi tiga hal itu mengapa keterlibatan masyarakat jauh lebih terasa dan minimal terbukti kalau dari sisi kuantitatif ini kan angkanya tinggi partisipasi pemilih di atas 80 persen. Meningkat jauh dibandingkan dengan tahun 2014," tutur Yunarto.
Namun sayang, kata dia, di tengah meleknya masyarakat terhadap politik, mereka masih menerima informasi hoaks atau berita bohong. Sehingga, mereka berpendapat menggunakan informasi yang belum diketahui kebenarannya.
Kemudian hal itu lantas membuat mereka dapat disebut dengan "puber politik". Berita bohong pun juga memberikan imbas luas, seperti beberapa pihak tidak lagi percaya dengan hasil lembaga survei ataupun hasil hitung cepat.
Yunarto pun mengaku enggan ambil pusing terkait fenomena itu. Menurut dia, suatu kelompok yang tidak percaya dengan hasil survei ataupun hitung cepat dipastikan mereka termasuk dalam golongan pendukung salah satu paslon yang kalah.
"Sederhana kok lembaga survei selalu tidak dipercaya oleh pihak yang kalah, dan itu enggak terjadi sekarang saja," ucap dia.
"Tidak hanya terjadi di pilpres ataupun pilkada di situasi yang sama selalu terjadi bahwa ada ketidakpercayaan terhadap hasil yang dirilis lembaga survei mau itu lembaga survei atau quick count (hitung cepat) ketika jagoannya kalah," tambah dia.
Yunarto pun menyebut masyarakat Indonesia saat ini terjebak dalam demokrasi kultus. Hal itu menurut dia, ditandai dengan pembelahan di masyarakat akibat Pemilu Serentak 2019.
Oleh karena itu, dia sangat berharap agar ke depannya masyarakat dalam menghadapi pemilu mendatang tidak lagu terjebak dalam demokrasi kultus yang memuja sosok tertentu dan membenci lawan politik dari sosok yang dibanggakannya.
"Buat saya paling penting kita jangan terjebak demokrasi kultus. Demokrasi yang menunjukkan sosok tertentu sehingga kemudian kita terjebak pada kebencian dengan kandidat tertentu, kemudian kelompok yang lain dan mendewakan kandidat yang kita dukung. Sehingga ke kritikan menjadi hilang yang muncul hanya perpecahan antara kelompok di masyarakat," tutur Yunarto.
(Hantoro)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
