DPD II Jateng Ingin Golkar Dipimpin Ketua Umum Hasil Munas
JAKARTA - Dukungan terhadap Bambang Soesatyo untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Tardi. Dia meyakini, sosok pria yang karib disapa Bamsoet itu dapat membawa perubahan di tubuh partai berlambang pohon beringin.
"Kita sebagai Ketua DPD selama ini kan sudah tahu track record beliau (Bamsoet). Jadi kami beserta teman-teman dari Jawa Tengah (Jateng) sepakat dan dukung Pak Bamsoet jadi Ketum Partai Golkar," kata dia dalam keterangannya yang diterima Okezone, Kamis (4/7/2019) malam.
Menurutnya, prestasi Bamsoet sangat terlihat selama menjabat sebagai Ketua DPR RI. Di bawah kepemimpinan Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar itu, citra parlemen kian baik di mata masyarakat.
"Citra DPR kan bagus dengan kepemimpinan beliau ini. Saya melihat ratingnya naik," ujar dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, dukungan kepada Bamsoet diberikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Hal itu dilakukan lantaran dirinya ingin Golkar lebih baik dari saat ini.
"Kita sebagai anak buah enggak bisa evaluasi atasan kita, sebetulnya. Jadi, kita ya, anggap cukup. Namun kan kita cari yang untuk ke depan harapan kita, bisa dapat pemimpin lebih bagus lagi, lebih kuat," harapnya.
Dia berujar bahwa Airlangga Hartarto bukanlah Ketua Umum Partai Golkar yang dihasilkan lewat Munas, tetapi Munaslub. Dirinya berharap jabatan ketum partai itu ke depan dihasilkan oleh forum Munas agar lebih legitimate.
"Kalau Pak Airlangga itu kan beliau Ketua DPP bukan hasil Munas. Secara organisatoris kan tahapan itu kan harus dilalui. Kalau Pak Airlangga bukan hasil Munas kan berarti tidak secara langsung dipilih oleh (kader Golkar-red)," tuturnya.
Sementara itu, kader Partai Golkar dari Maluku, Muhammad Jamil Difinubun mengaku tidak ingin dukungan kepada Bamsoet diperuncing menjadi kegaduhan nasional. Ia meminta DPP Partai Golkar tidak perlu mengganti kepemimpinan di DPD hanya karena masalah dukung-mendukung salah satu kandidat.
"Karenanya, DPP Partai Golkar tidak perlu sampai mem-Plt-kan pengurus DPD provinsi maupun kabupaten/kota hanya karena masalah dukung-mendukung kandidat," ucap Jamil.
Dijelaskannya, pemberian dukungan DPD provinsi hingga kabupaten/kota kepada salah satu kader untuk menjadi Ketum Golkar adalah hal biasa. Jangan sampai karena masalah pemberian dukungan, kemudian menafikkan kerja keras mereka saat Pileg dan Pilpres 2019.
"Kerja keras pengurus DPD provinsi serta kabupaten/kota dalam memenangkan Partai Golkar pada Pileg 2019 maupun Jokowi-KH Maruf Amin di Pilpres 2019 harus dihargai dan dihormati," tuturnya.
(Rizka Diputra)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
