nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

4 Direktur Perusahaan Swasta Dipanggil KPK Terkait Korupsi Gedung IPDN

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 12 Juli 2019 14:02 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 07 12 337 2077975 4-direktur-perusahaan-swasta-dipanggil-kpk-terkait-korupsi-gedung-ipdn-QMqqHFHTJU.jpg Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (Foto: M Rizky/Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap empat direktur perusahaan swasta pada hari ini, Jumat (12/7/2019). Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Kampus IPDN di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Keempatnya yakni Direktur PT Graha Inti Alam, Hari Susanto; Direktur Utama PT Timur Mas Abadi, Harry Agus Tanzil; Direktur PT Arus Berkat Bersama, Triwahyu Wicaksono; serta Direktur PT Mayang Sakti, Zaliansyah Fitriadi. Keempatnya akan diperiksa untuk tersangka Dudi Jocom (DJ).

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DJ," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Jumat (12/7/2019).

Gedung KPK.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemendagri, Dudy Jocom dan Kepala Divisi I PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Adi Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, tahun anggaran 2011.

Baca juga: Geledah Kantor Adhi dan Waskita Karya, KPK Endus Banyak Korupsi di Pembangunan Kampus IPDN

Dudy Jocom juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN Sulawesi Utara tahun anggaran 2011. Dalam pembangunan gedung IPDN di Sulut, Dudi ditetapkan bersama-sama Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Dono Purwoko.

Awalnya, Dudi menghubungi beberapa kontraktor untuk menginformasikan bahwa akan ada proyek IPDN di Sulawesi, pada tahun 2011. Namun, sebelum lelang dilakukan, diduga telah telah disepakati pembagian kerja untuk PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya.

Waskita Karya kebagian untuk menggarap proyek di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Sedangkan Adhi Karya, menggarap proyek di Sulawesi Utara. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp11,18 Miliar di proyek pembangunan gedung IPDN Sulawesi Selatan dan Rp9,378 miliar di proyek Sulawesi Utara.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini