KPK Ingin Kurikulum Anti-Korupsi Masuk ke Sekolah, tapi Tidak Ada Ujiannya
SURABAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi menekankan pentingnya kurikulum antikorupsi masuk sekolah-sekolah dalam rangkaian kegiatan "roadshow" Bus KPK 2019 "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" berupa workshop yang digelar di Gedung Siola, Kota Surabaya, Sabtu (13/7/2019).
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menjelaskan kurikulum antikorupsi janganlah dijadikan beban bagi anak-anak. Namun, kurikulum itu yang paling penting adalah penerapannya.
"Jadi jangan dijadikan beban kurikulum agar siswa mampu menerapkannya, nanti juga tidak ada ujiannya, karena sudah diterapkan setiap hari," kata Saut.
Pada kesempatan itu, Saut juga berpesan kepada peserta workshop yang merupakan guru dan kepala sekolah di Kota Pahlawan itu untuk menanamkan sembilan nilai dasar yang sudah dijalankan di KPK.
"Tanamkan nilai kesederhanaan, kejujuran, berani, adil, dan lain-lain itu ke dalam pelajaran. Semua itu harus terintegrasi dengan pelajaran," ujarnya.
Baca Juga: Pasca 'Rekonsiliasi MRT', Golkar Ikhlas Jika Gerindra Gabung Koalisi Jokowi
Kondisi sekarang ini, lanjut Saut, anak-anak sudah mengukur dunia ini dari benda. Hal ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia ketika dijadikan ukuran. "Tanamkan nilai-nilai integritas. Pengayaan bisa melalui kearifan lokal," katanya.
Saut menuturkan, jangan sampai anak-anak ini yang bersekolah di tempat bagus, kemudian memiliki karier bagus hingga menjadi pejabat, malah terjerumus. "Banyak yang ditangkap KPK itu pendidikannya S2, S3. Maka dari itu, kita jaga integritas mereka dengan memasukkan pendidikan antikorupsi," katanya.
Selain itu, Saut juga sempat memuji Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang dinilai sosok kepala daerah yang dapat menginspirasi Indonesia. Makanya, lanjut dia, seringkali dia meminta kepada kepala daerah lainnya di Indonesia ini untuk belajar kepada Wali Kota Risma di Surabaya.
"Ibu (Risma) ini menginspirasi Indonesia. Makanya kami sudah minta beberapa kepala daerah untuk belajar kepada ibu," kata Saut.
Meskipun pada akhirnya, ada beberapa daerah yang sudah belajar ke Surabaya, kerjanya tetap saja melambat, dan itu tidak masalah. Sebab, ada beberapa daerah pula yang setelah belajar ke Surabaya, banyak perubahan yang dilakukan.
"Mungkin Bu Risma sudah tahu itu dan paham itu," katanya.
