nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pasca 'Rekonsiliasi MRT', Golkar Ikhlas Jika Gerindra Gabung Koalisi Jokowi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Sabtu 13 Juli 2019 14:52 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 13 337 2078443 pasca-rekonsiliasi-mrt-golkar-ikhlas-jika-gerindra-gabung-koalisi-jokowi-VxEfdaIouP.jpg Jokowi dan Prabowo bertemu di MRT (Foto: Muchlis Jr/ Biro Pers Kepresidenan)

JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akhirnya bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto pasca-tahapan Pilpres 2019 berakhir. Kedua tokoh tersebut bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan hingga melanjutkan makan siang bersama di sebuah restoran di Senayan.‎‎

Rekonsiliasi te‎rsebut syarat terbukanya koalisi antara Prabowo dengan Jokowi yang sempat berseteru di Pilpres 2019. Bahkan, Jokowi sudah menyatakan akan merundingkan kembali dengan Koalisi Indonesia Kerja kemungkinan Gerindra bergabung dengan pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) DPD Golkar, Rizal Mallarangeng menyerahkan sepenuhnya soal koalisi Gerindra dengan pemerintahan ke Jokowi. Golkar menerima apapun keputusan Jokowi soal koalisi Gerindra dengan pemerintahan.

Prabowo dan Jokowi di MRT

Baca Juga: 'Rekonsiliasi MRT' Jokowi-Prabowo Diharap Menular sampai Bawah Agar Tak Nyinyir Terus

Baca Juga: Golkar Sudah Siapkan Menteri Milenial hingga Senior untuk Jokowi

"(koalisi Gerindra dengan pemerintah) itu di dalam wilayah kewenangan Jokowi. Kan hak prerogatif presiden, untuk Partai Golkar 'sepi ing pamrih, ramai ing gawe‎', kita bekerja, kita membantu, tanpa pamrih," kata Rizal saat menghadiri diskusi MNCTrijayaFM, di Restoran D'Consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019).

Rizal kembali menyebut bahwa Golkar siap bekerja dan membantu Jokowi saat disinggung soal kerelaan partainya jika Gerindra bergabung dengan pemerintahan. Intinya, tekan dia, kewenangan Gerindra bergabung dengan pemerintah ada di tangan Jokowi.

"Sepi ing pamrih, ramai ing gawe. Jadi urusan itu bukan wilayah kita. Saya pribadi maupun partai wilayah pembentukan pemerintah kewenangan presiden," ucapnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini