Kementan: Penyuluh Pertanian Wajib Dorong Korporasi Petani
YOGYAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) menggelar Bimbingan Teknis bagi Penyuluh Pertanian di Daerah Istimewa Yogjakarta pada Minggu 14 Juli 2019. Pesertanya para penyuluh pendamping Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), pengelola Posludes, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta dari seluruh Indonesia.
Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian Momon Rusmono mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mendukung gerakan korporasi petani dan Pos Penyuluhan Desa (Poslusdes). Dia pun meminta para penyuluh swasta, swadaya maupun pemerintah untuk berkolaborasi di lapangan demi memperkuat petani dengan membentuk korporasi petani yang kuat.
"Kita berharap dengan kegiatan ini baik penyuluh pemerintah, swadaya dan penyuluh swasta tetus tumbuh dan berkembang dalam mewujudkan koorporasi Kelembagaan Ekonomi Petani sehingga bisa bersaing dan profesional," ujar Momon.
Momon menambahkan, korporasi petani memang terus digenjot pemerintah untuk meningkatkan posisi tawar petani terhadap pasar. Pemerintah berharap kesejahteraan mereka dapat meningkat bila petani bersatu. Bentuk korporasi petani tersebut, bisa koperasi maupun Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berbentuk PT maupun Usaha Dagang (UD).
Dalam korporasi petani tersebut juga bisa membuka diversifikasi, pengolahan bahkan perluasan pasar dari komoditas tersebut.
"Syarat utama korporasi petani bisa berjalan adalah mengubah pola pikir petani menjadi seorang wirausaha. Sehingga untuk menjadi seorang wirausaha, petani harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ide serta mampu menerapkan kreatifitas tersebut," lanjut Momon.
Presiden Joko Widodo memiliki nawacita yang salah satunya mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, karenanya militansi dari penyuluhan sangat penting, tercapainya kedaulatan pangan tidak akan ada arti jika petani tidak sejahtera.
