JK soal Izin FPI: Dakwah Silakan, tapi Tak Bisa Menolak Pancasila
JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan Front Pembela Islam (FPI) harus melengkapi semua syarat yang diminta jika ingin izin organisasinya diperpanjang oleh pemerintah. Ada 10 syarat yang harys dipenuhi, termasuk mengakui Pancasila.
Hal itu disampaikan JK terkait belum diperpanjangnya izin ormas FPI oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah masa berlakunya habis pada 20 Juni 2019.
“Kalau FPI memenuhi 10 syarat ya boleh (izinnya diperpanjang),” kata JK kepada wartawan di Kantor Wapresm Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).
Menurutnya pemerintah tidak berlaku diskriminasi dalam memproses perpanjangan izin ormas, namun tetap mengacu kepada mekanisme sesuai perundang-undangan yang belaku.
"Selama dia secara formal mengatakan taat kepada Pancasila, organisasi dakwah, itu silakan. Tapi kalau menolak Pancasila pasti itu tidak bisa," ujar JK.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, izin FPI belum diperpanjang karena masih dievaluasi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), setelah organisasi itu mengajukan lagi surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas di Kemendagri.
Baca juga: FPI Tegaskan Isu Kepulangan Habib Rizieq Dibarter Pembubaran Ormasnya Hoaks!
"Tim Dirjen kami masih melakukan evaluasi terhadap setiap ormas yang mengajukan SKT baru atau perpanjangan izin," kata Tjahjo di Kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Baca juga: Izin FPI Belum Diperpanjang, Mendagri: Tunggu Hasil Evaluasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberikan warning atau peringatan untuk membubarkan setiap ormas yang tidak sesuai dengan pancasila. Termasuk ormas Front Pembela Islam (FPI).
"Pak Jokowi kan memberikan warning saja, ini yang menyangkut ideologi negara itu sudah final dan sudah mengikat seluruh ormas yang ada," kata.
