Oei Tjoe Tat, Loyalis Soekarno Pembela Hak Etnis Tionghoa
INDONESIA di masa kepemimpinan Soekarno, mencatat banyak sejarah. Salah satunya adalah kehadiran sosok Oei Tjoe Tat, tokoh etnis Tionghoa pertama yang diangkat menjadi menteri pada era orde lama. Oei Tjoe Tat menjadi pembantu sekaligus orang kepercayaan Bung Karno di masa Demokrasi Terpimpin sampai masa surutnya kekuasaan Presiden RI pertama itu.
Lahir di Solo pada 26 April 1922, Oei Tjoe Tat merupakan seorang politikus yang terkenal dengan pemikirannya yang luas serta memiliki banyak gagasan. Sebagai seorang minoritas pun, Oei memiliki jiwa nasionalisme dan pluralisme yang tinggi. Spirit inilah yang akhirnya menghantarkan dia menuju puncak karir sebagai Menteri Negara yang ditunjuk langsung oleh Bung Karno.
Sebagai lulusan Universiteit van Indonesie (sekarang Universitas Indonesia) pada tahun 1948, Oei Tjoe Tat tampil sebagai figur yang cakap dalam berorganisasi maupun di kancah perpolitikan nasional. Di masa mudanya, Oei dikenal aktif di berbagai organisasi politik. Pengalaman organisasinya dimulai saat bergabung di Serikat Rakyat dan Buruh Surakarta pada masa revolusi kemerdekaan.
Tahun 1953 Oei terpilih menjadi wakil presiden Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI). Dan bersama rekannya, Oei kemudian mendirikan Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) pada tahun 1954. Baperki sendiri disebutkan memiliki kedekatan dengan PKI karena punya kesamaan dalam gagasan.
Selama menjadi petinggi Baperki, Oei Tjoe Tat bersama beberapa rekannya, seperti Siauw Giok Tjhan dan Yap Tiam Hien, sangat menentang konsep asimilasi sebagai solusi permasalahan minoritas Tionghoa di Indonesia. Mereka menolak bila etnis Tionghoa harus menghilangkan seluruh identitas asli untuk menjadi warga negara Indonesia seutuhnya. Asimilasi menurut Oei cs tak ubahnya diskriminasi dan tidak sesuai dengan motto Bhineka Tunggal Ika yang mengakui keberagaman berbagai etnis dan budaya.
Konsep asimilasi ini bahkan menjadi pro dan kontra yang menyebabkan konflik di antara kaum etnis Tionghoa sendiri. Mereka yang mendukung konsep ini diantaranya Harry Tjan Silalahi, Kristoforus Sindunata, Ong Hok Ham, serta H Junus Jahja. Sebagai bentuk penolakan, Oei bersama rekannya kemudian mengajukan konsep integrasi yang diyakini dapat menciptakan harmonisasi seluruh etnis di Indonesia, tanpa menghilangkan kebudayaan masing-masing etnis.
Kegigihan Oei dalam memperjuangkan konsep integrasi, nampaknya sepaham dengan pemikiran pluralisme Bung Karno. Hal ini tersirat dalam pidato Bung Karno saat pembukaan Kongres Nasional ke-8 Baperki, yang menyinggung soal asal daerah dalam penggunaan nama seseorang. Bung Karno menekankan, bahwa untuk menjadi orang Indonesia, etnis apapun tidak perlu mengganti nama.
Buah pemikiran Bung Karno itulah yang kemudian membuat Oei Tjoe Tat bergabung bersama Partai Indonesia (Partindo) sebagai wadah politiknya di tahun 1960. Hingga akhirnya ia pun diangkat menjadi Menteri Negara Diperbantukan Presidium Kabinet Kerja periode 1963–1966, karena dinilai memiliki kecakapan dalam berorganisasi dan mempunyai pikiran yang lurus.
