JAKARTA - Partai Golkar mengatakan pembagian kursi menteri di Kabinet Kerja jilid II harus sesuai dengan porsi di parlemen dan perolehan suara secara nasional. Partai beringin itu menegaskan berhak mendapat kursi menteri yang signifikan sesuai dengan capaiannya di Pemilu 2019.
"Tentu harus sesuai dengan porsi di parlemen dan perolehan suara secara nasional. Golkar jelas dan tegas dalam pencalonan, sehingga wajib untuk mendapatkan jumlah yang signifikan," kata Wasekjen Golkar Dave Laksono kepada Okezone, Kamis (8/8/2019).
Baca juga: Hanura Sodorkan 40 Nama Kadernya ke Jokowi untuk Jadi Menteri
Dave menuturkan, pembagian dan penempatan kursi menteri adalah hak prerogatif Presiden di samping ada pembicaraan dengan para ketum parpol pengusung.
"Ya tentu harus ada deal antara ketum. Akan tetapi semua berpulang kepada presiden, berapa, kementrian apa, dan siapa yang presiden inginkan masuk dalam kabinetnya," terang Anggota Komisi I DPR ini.
Dave tak khawatir dengan statment Jokowi yang akan memberikan kursi menteri paling banyak untuk PDI Perjuangan. Menurut dia setiap ucapan Kepala Negara sudah dihitung dengan pertimbangan yang tepat.