Menteri LHK Bakal Tindak Tegas Pelaku Karhutla
PEKANBARU - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), meninjau dari udara kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau, Selasa, 13 Agustus 2019. Menteri LHK Siti Nurbaya bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Doni Monardo kompak menyatakan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat kepada pelaku karhutla.
"Jadi saya kira di tahun 2019 ini memang kira-kira 70% hotspot atau titik panas meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, tetapi khusus Riau naiknya sudah 93%, jadi memang agak tinggi. Saya kira harus mengambil pelajaran segera, enggak bisa ditunggu-tunggu lagi, kita harus mengambil langkah yang lebih ketat lagi," tegas Menteri Siti saat mengunjungi lokasi terjadinya karhutla di Jalan Koridor PT RAPP Kilometer 23 yang tak jauh dari areal Technopark, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelelawan.
Dirinya sudah meminta Dirjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK)/Gakkum dan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Gakkum di Pulau Sumatera untuk turun. Siti pun sudah memompa semangat jajaran Gakkum dengan kabar baik bahwa dukungan penegakan hukum kasus karhutla dari kapolri sangat kuat, demikian juga dari panglima TNI.
"Saya kira kita tahu apa yang terjadi sebetulnya dan mari dengan dukungan semua pihak kita selesaikan masalah ini. Hari ini Panglima TNI, Kapolri, BNPB, saya dan banyak rekan kita telah melihat secara langsung dan apa-apa yang harus lebih dikuatkan lagi," ujar Menteri Siti
Khusus kejadian karhutla di Taman Nasional Teso Nilo (TNTN), hasil pantauan udara yang dilakukan oleh Menteri Siti memperlihatkan bahwa kondisi karhutla sudah parah, wilayah buffer atau penyangga TNTN sudah mulai terbakar dan bukan tidak mungkin karhutla akan mencapai wilayah zona inti TNTN. Untuk itu dirinya bersama Pemerintah Daerah, TNI, Polri akan segera menerapkan penegakan hukum di sana.
"Memang aspek paling utama itu adalah law enforcement atau penegakan hukum dan kita juga sudah punya petanya siapa yang punya 3 Ha, siapa yang punya 3.000 Ha", jelas Menteri Siti.
