Perlukah Jokowi Buat Kementerian Baru soal Ekonomi Digital dan Kreatif?
SEJUMLAH kementerian baru disebut bakal dibentuk dalam pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Namun, pendirian kementerian itu didesak berbasis kajian dan pembagian tugas yang matang.
Mengutip dari BBC News Indonesia, Sabtu (17/8/2019), wacana ini keluar dari Jokowi sendiri pada Rabu 14 Agustus kepada pers di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Ia menyebut akan menggabung dan membuat nomenklatur kementerian baru.
Pada hari yang sama, di hadapan pimpinan media massa di Istana Merdeka, Jokowi mengatakan lembaga baru itu adalah Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi.
Saat dikonfirmasi BBC News Indonesia, Staf Khusus Presiden untuk Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan belum dapat memaparkan lebih lanjut rencana pembentukan kementerian baru tersebut.
Erani hanya mengatakan pemerintah memang tengah fokus mendulang investasi. Berbagai program infrastruktur sampai penyederhanaan perizinan disebutnya bertujuan untuk menarik investasi.
"Kalau pemerintah ingin lapangan kerja yang banyak dan mengurangi pengangguran, salah satu pintu yang perlu dibuka tentu investasi," kata Erani.
Pemerintah saat ini sebenarnya sudah memiliki lembaga yang mengurus sektor ekonomi digital dan kreatif dalam wujud Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Adapun di bidang investasi, ada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
