Perlukah Jokowi Buat Kementerian Baru soal Ekonomi Digital dan Kreatif?
Sementara menurut pengajar Ilmu Administrasi Negara di Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah, pembentukan lembaga baru berpotensi menyedot anggaran negara. Ia mengatakan kebijakan itu harus didasarkan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas.
"Jangan sampai ada perekrutan pegawai besar-besaran, padahal lembaga yang ada belum dioptimalkan."
"Kementerian baru artinya pembuatan logo baru, kantor baru, struktur baru. Itu nilainya besar," kata Lina.
"Kalau lembaganya belum ada, boleh dibuat. Tapi kalau ada, buat apa?" tuturnya.
Pada periode pertama, Jokowi membentuk beberapa kementerian baru, yang tidak ada pada pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Kemenko Kemaritiman serta Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif Vital
Pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, apakah kementerian ekonomi digital dan kreatif diperlukan?
Jawabannya iya, kata Hizkia Yosie Polimpung, dosen bergelar doktor di Universitas Bhayangkara yang mendalami isu ekonomi digital dan kreatif.
"Itu imperatif atau wajib. Thailand sudah punya. Bikin kementerian itu, tapi mereka harus ditugaskan membuat tata kelola dasar ekonomi digital," ujarnya saat dihubungi via telepon.
