PKS Kritik Pengadaan Mobil Dinas Baru Menteri: Pemerintah Sebaiknya Berempati ke Rakyat
JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp147 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru bagi menteri dan pejabat setingkatnya termasuk juga buat Presiden. PKS mengkritik keras kebijakan yang dianggap pemborosan keuangan negara.
Sekretaris Bidang Polhukam PKS, Suhud Alynudin mengatakan, pemerintah harusnya melakukan penghematan keuangan negara, mengingat pertumbuhan ekonomi sedang melambat dan kas negara juga defisit.
Menurutnya pemerintah harusnya berempati kepada masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi, bukan malah mengadakan mobil dinas baru untuk pejabat yang saat ini mobil dinas lama juga sangat masih layak pakai.
“Ekonomi sedang melambat dan kas negara sedang defisit. Sebaiknya pemerintah melakukan penghematan dan berempati kepada rakyat,” ujarnya kepada Okezone, Kamis (22/8/2019).
Ilustrasi (Okezone)
Pemerintah sebaiknya fokus memperbaiki kinerja ekonominya, bukan malah menghamburkan uang negara untuk fasilitas mewah para pejabat. Suhud menyarankan agar menteri di Kabinet Kerja jilid II menggunakan mobil yang sudah ada ketimbang beli baru.
“Fokus kepada memperbaiki kinerja ekonomi. Sebaiknya pakai saja mobil yang sudah ada. Rakyat menunggu realisasi janji-janji Pak Jokowi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ucap Suhud.
Pengadaan mobil dinas baru untuk menteri sudah dimulai pada medio Maret 2019 dan kini proses lelang tendernya sudah selesai.
Berdasarkan informasi dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), anggaran yang dibutuhkan untuk ini lebih dari Rp147 miliar. Lelang tender oleh PT Astra International Tbk-Tso.
(Salman Mardira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
