Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Payung Hukum Pemindahan Ibu Kota Diimbau Berbentuk TAP MPR

Amir Sarifudin , Jurnalis-Sabtu, 31 Agustus 2019 |12:01 WIB
Payung Hukum Pemindahan Ibu Kota Diimbau Berbentuk TAP MPR
Design ibu kota di Kaltim (Foto: dokumen PUPR)
A
A
A

BALIKPAPAN - Pakar Otonomi Daerah Ryaas Rasyid menyarankan kepada pemerintah pusat agar payung hukum pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur (Kaltim) dibuatkan dalam bentuk TAP MPR. Alasan karena TAP MPR ini mewakili masyarakat yang diwakili dalam lembaga MPR RI.

“Kalau saya mengusulkan sebaiknya itu TAP MPR sehingga lebih kuat. Karena yang mewakil rakyat seluruhnya kan MPR, bukan DPR. MPR itulah perwakilan dari seluruh rakyat. Jadi kalau rakyat memutuskan itu lebih kuat. Sangat mungkin dibuatkan TP MPR,” jelasnya saat menghadiri pembukaan Pra Munas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan.

Ryaas yang juga dewan pakar APPSI ini memahami situasi yang berkembang atas pro-kontra rencana pemindahan Ibu Kota. Dia menilai setuju atau tidak setuju merupakan hak setiap warga negara. Dan itu merupakan bagian dari demokrasi. Namun jika sudah diketok atau disahkan maka semua pasti akan melaksanakan.

 Liputan Khusus

“Dalam demokrasi begitu, ada yang menolak, ada yang tidak. Tapi sekali dia ketok karena rakyat yang memutuskan (MPR) semua harus melaksanakan. Jadi oposisi itu berhenti setelah keputusan itu diambil, menyangkut isu itu . Yang menolak itu dengan sendirinya ikut setelah palu diketok,” tandasnya.

Sehingga wajar saja dalam negara demokrasi seperti Indonesia terjadi perbedaaan sejauh hal itu disampaikan dalam kerangka pemikiran kritis sesuai dengan aturan yang ada.

“Negara demokrasi, orang yang punya pendapat, punya saran semua itu berguna. Bahwa yang menetang atau yang mempertanyakan atau yang mendukung itu semua dibutuhkan pendapatnya, ujungnya nanti baik,” ujarnya.

Ryaas menilai, masih banyaknya pihak yang menolak rencana pemindahan Ibu Kota Negara kemungkinan hanya karena penjelasan dari Pemerintah belum detail diterima atau belum semua mengetaui. Namun jika Pemerintah sudah menjelaskan secara terang benderang maka semua akan memahami.

“Sekarang banyak yang menolak oleh karena ini kan belum meluas penjelasannya mengenai alasan-alasannya, keuntungannya dan segala macam. Nanti semakin lama, semakin jelas, semakin baik,” tukasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement