nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kritik Solusi AS, Menlu Iran: Palestina Bukan Real Estate yang Bisa Diperjualbelikan

Rahman Asmardika, Jurnalis · Jum'at 06 September 2019 15:04 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 06 18 2101471 kritik-solusi-as-menlu-iran-palestina-bukan-real-estate-yang-bisa-diperjualbelikan-vD5qwRw1x3.jpeg Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif memberikan pernyataan pers bersama Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, Jakarta, 6 September 2019. (Foto: Okezone/Dika)

JAKARTA – Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mengkritik pemaksaan solusi untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel yang saat ini dilakukan oleh Amerika Serikat (AS). Dia mengatakan bahwa solusi yang dia sebut sebagai solusi real estate itu akan menemui kegagalan.

Berbicara di depan wartawan usia pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, diplomat senior Iran itu mengatakan bahwa solusi yang ditawarkan Amerika Serikat (AS) untuk menyelesaikan masalah Palestina dan Israel akan gagal karena Palestina bukanlah real estate yang bisa dibeli atau dijual.

BACA JUGA: Palestina Tolak Rencana Ekonomi Trump

“Palestina adalah pergerakan. Palestina adalah aspirasi nasional, Palestina adalah kiblat pertama di dunia Muslim. Ini bukan bagian dari real estate, (Palestina) tidak dapat dibeli atau diperjualbelikan,” kata Menlu Zarif dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 6 September.

“Aspirasi jutaan rakyat Palestina yang telah tinggal di luar tanah air mereka selama bertahun-tahun tidak dapat dihapus begitu saja oleh goresan pena, (aspirasi) itu tidak dapat dihilangkan melalui kesepakatan bisnis...”

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Iran dan Indonesia memiliki posisi yang sama, posisi yang menghormati hak-hak rakyat Palestina, yaitu hak menentukan nasib sendiri, hak untuk memiliki tanah air, hak untuk negara mereka sendiri dengan Al Quds Al Syarif sebagai ibu kotanya. Al Quds Al Syarif adalah nama lain dari Yerusalem.

Menlu Zarif juga mengatakan bahwa Iran bersama Indonesia akan terus memperjuangkan nasib rakyat Palestina, melalui berbagai forum, termasuk dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dalam organisasi gerakan non-blok, dan di PBB.

BACA JUGA: Menlu Al-Maliki: AS Buat Rencana Penyerahan Palestina ke Israel, Bukan Perjanjian Damai

Pada Juni, Pemerintah AS memperkenalkan rencana yang dinamakan “Perdamaian ke Kemakmuran” yang digadang akan memberdayakan rakyat Palestina untuk membangun masyarakat makmur melalui investasi baru senilai USD50 miliar selama 10 tahun. Namun, rencana itu dikritik karena tidak memiliki solusi politik dan sama sekali tidak menyebutkan mengenai Israel mau pun negara Palestina. Rencana yang diajukan oleh Penasihat Senior Gedung Putih, Jared Kushner itu bahkan dianggap sebagai sebuah “suap” untuk membujuk Palestina kembali ke meja perundingan.

Warga Palestina di berbagai lapisan mengkritik rencana itu sebagai upaya untuk membeli hak-hak rakyat Palestina, tanpa mengatasi masalah-masalah politik inti, terutama pendudukan Israel yang telah menghancurkan kehidupan sehari-hari warga Palestina selama beberapa dekade.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini