IPW: Oknum KPK Pakai Jurus Pendekar Mabuk Cegah Firli Jadi Pimpinan

Neta menjelaskan, tapi anehnya, sampai sekarang audit belum dilaksanakan BPK karena KPK tidak memberikan dokumen-dokumennya kepada BPKP maupun BPK sehingga sampai saat ini perkara Newmont dan TGB tidak jelas nasibnya, pelaksanaan auditnya apakah oleh BPK atau BPKP juga tidak jelas karena dokumen-dokumennya masih “disandera” KPK.

Ia menjelaskan, pada 22 Oktober Firli dimintai keterangan oleh Pengawas internal terkait pertemuan dengan TGB di lapangan tenis. Hal ini sudah diklarifikasi pimpinan KPK tanggal 19 Maret 2019 jam 17.00 WIB di ruang rapat pimpinan dan 5 pimpinan KPK hadir.

“Semua pimpinan KPK itu bicara dan tidak ada satu pun pimpinan yang mengatakan ada pelanggaran etik yang dilakukan Firli. Kelima pimpinan KPK hanya memberikan nasehat pada Firli. Bahkan saat itu Agus Rahardjo memberikan penjelasan Firli ke NTB sudah izin dan tidak ada yang dilanggarnya. Saat itu semua pimpinan KPK berpendapat kasus itu sudah selesai,” ujarnya.

Ia menyampaikan, fakta-fakta ini sudah dijelaskan Firli di depan pansel saat uji publik. Bahkan saat itu Firli menyampaikan dirinya tidak ingin menjadi beban Pansel, jika dirinya memang dinilai tidak memenuhi syarat maka jangan diluluskan. Nyatanya Pansel meloloskannya.

Dari penelusuran IPW, dalam kasus TGB, Firli tidak melanggar etik atau melanggar Pasal 36 UU No 30 Tahun 2002. Sebab itu, IPW berharap Komisi III tidak terpengaruh dengan manuver oknum-oknum KPK dan jangan mau disandera opini sesat yang dibangun oleh segelintir oknum KPK. Sebab dari penelusuran IPW sesungguhnya masih sangat banyak pegawai KPK yang menanti kehadiran Firli sebagai Ketua KPK di lantai 15 Gedung Merah Putih.

“Sedangkan oknum yang terus-menerus mem-bully Firli hanya segelintir pegawai KPK dan tuduhan mereka bahwa Firli melanggar etik tanpa disertai bukti,” ucapnya.