Gerindra Ogah Ikut Campur Rencana Jokowi Keluarkan Perppu KPK
JAKARTA - Partai Gerindra menyatakan enggan mencampuri rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Gerindra, Perppu merupakan keputusan mutlak presiden.
"Dalam kasus UU KPK, Gerindra nilai sepenuhnya pada presiden, meskipun pengesahan UU ini dalam revisi melibatkan DPR dan pemerintah," kata Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2019).
Baca juga: MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU KPK
Menurut Muzani, DPR telah mendengar pandangan pemerintah terkait revisi Undang-Undang KPK. Namun, sambungnya, jika dalam prosesnya pemerintah mengambil sikap untuk mengelurkan Perppu, maka itu adalah keputusan prerogatif presiden.
"Ini wilayah eksekutif yang menurut kami, kami enggak berhak ikut campur untuk soal itu," ucapnya.
