PKS Tetap Jadi Oposisi di Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap konsisten terhadap sikap awalnya untuk tetap tak mau menjadi bagian dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode ke-II alias menjadi oposisi.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid terkait sikap PKS apakah akan menjadi bagian dari pemerintah kedepan.
“Belum ada keputusan yang baru. Keputusannya masih yang lama, yang lama itu, PKS di luar pemerintahan,” kata Hidayat, Jumat (4/10/2019).
PKS dalam waktu dekat akan menggelar Majelis Syuro sebelum tahun berganti. Dia meyakini sikap Majelis Syuro baru tak akan jauh berbeda dengan yang ada sebelumnya alias tetap berada di luar pemerintahan.
"Perkiraan saya majelis syuro yang baru akan menguatkan majelis syuro yang sebelumnya. Rasional saja, kita kan bukan pemenang pemilu wajar saja di luar kabinet,” tutur Hidayat.
Baca Juga : Lapor ke Bareskrim, Ibunda Faisal Amir Didampingi Mahasiswa
Hidayat berkata, di dalam pemerintahan sebuah negara dibutuhkan pihak yang menjadi penyeimbang. Karena itu dia menilai pemerintahan Jokowi diperlukan oposisi untuk melakukan hal itu.
"Kedua kan ini demokrasi perlu ada check and balances. Kalau kemudian semua ada di kabinet, yang ngawal pemerintahan siapa? gimana kata dunia,” tuturnya.
(Angkasa Yudhistira)
