Presiden Disarankan Berhati-hati Mengangkat Menteri
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diimbau lebih berhati-hati dalam memilih menteri yang akan duduk di Kabinet Kerja jilid II. Presiden diharapkan tidak mengangkat menteri yang terindikasi terpapar paham radikalisme.
"Saat mengangkat menteri tahun 2019-2024 ini Presiden harus berhati-hati. Jangan sampai Presiden mengangkat menteri yang terpapar radikalisme," ucap Ketua Koordinator BUMN Watch, Naldi Haroen, Selasa (8/10/2019).
Menurutnya, memberantas paham radikalisme bukan hanya tugas pemerintah melainkan perlu juga peran masyarakat dalam menanggulangi bahaya tersebut.
"Saat ini, paham radikal sudah top down. Mereka sudah menguasai dari tataran atas baru akan turun ke bawah. Ini sangat membahayakan," tuturnya.
Peran tokoh agama seperti ulama maupun tokoh Islam yang moderat sangat diperlukan untuk mengahalau paham radikal di Indonesia.
"Paham radikal ini adalah orang-orang yang salah menafsikan ayat dalam Alquran. Mari kita bersama-sama untuk meluruskan tafsiran ayat-ayat dalam Alquran itu," kata Naldi.
Ia mensinyalir, saat ini sekitar 15-20 persen pegawai BUMN terindikasi terpapar radikalisme. Angka tersebut, diyakininya bakal terus bertambah jika pemerintah tidak segera mengatasinya.
