Wiranto Ditusuk, Apa Pesan yang Ingin Disampaikan Pelaku?
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto ditusuk usai melakukan peresmian gedung perkuliahan Universitas Mathlaul Anwar di Pandenglang, Banten, pada Kamis 10 Oktober 2019. Diketahui, pelaku penusukan merupakan sepasang suami istri yang masuk dalam jaringan terorisme JAD.
Pengamat intelijen dan militer, Susaningtyas Kertopati mengapresiasi informasi yang disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yang menyampaikan melalui jejaring intelijen bahwa pelaku bernam Abu Rara merupakan jaringan JAD.
Baca Juga: Wiranto Dibidik Teroris karena Berperan Bentengi Indonesia dari Radikalisme
"Abu Rara itu asal Kediri pindah ke Bekasi lalu ke Bogor terus pindah ke Menes masuk ke Ponpes beraliran JAD. Temuan ini sudah menjadi warning sejak lebih dari 2 bulan lalu. Artinya temuan ini harus menjadi pedoman bagi Aparat keamanan di lapangan dalam melaksanan tupoksinya," kata Susaningtyas kepada Okezone, Jumat (11/10/2019).
Dia menjelaskan, peristiwa penusukan kepada Wiranto harus menjadi dasar untuk evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Pejabat Tinggi. Di sisi lain, perlu adanya deteksi dini agar peristiwa yang menimpa Menko Polhukam tidak terulang.
"Deteksi dininya seperti apa? Sebab Pak Wiranto menjadi korban penikaman ini pun harus diteliti lebih dalam, meskipun kita semua tentu maklum karena beliau adalah seorang pejabat terkenal sehingga peristiwa itu mengundang perhatian publik. Inilah visi Terrorizing, melakukan hal radikal utk dapat perhatian!" urai dia.
Kemudian, hal lain yang harus diwaspadai adakah titipan dari pihak lain di luar JAD itu sendiri dalam penikaman tersebut baik itu dari sisi politik atau yang lain. Dalam analisa intelijen juga harus diselidiki "pesan" apa yang ingin disampaikan oleh pelaku dalam penyerangan itu.
"Dikhawatirkan itu mengandung pesan bahwa jangan main-main dengan kami, kami ada dan serius lakukan penyerangan lanjutan. Takutnya kenenakdan ini bisa saja mereka rencanakan untuk gagalkan pelantikan Presiden 20 Oktober 2019 mendatang," ujarnya menegaskan.
