Pelantikan Tinggal Menghitung Hari, Jokowi-Ma'ruf Amin Diminta Perhatikan Laut Indonesia
JAKARTA - Joko Widodo (Jokowi), mengaku sudah selesai meramu komposisi kabinet barunya bersama KH Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024. Menteri baru Jokowi untuk periode kedua ini diharapkan memiliki kemampuan mengelola Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau yang tiga perempat wilayahnya berupa laut ekonomi maritim dengan segudang potensi.
Serasa menghitung hari, paska pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019 mendatang akan ada banyak harapan tentang siapa sosok para menteri di Kabinet pada periode kedua.
Menurut Andi Kurniawan, Ketua Pusat Studi Pesisir dan Kelautan Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, pada periode pertama pemerintahan Jokowi dengan misi besarnya Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan langkah awal menyadarkan kita tentang negara kita yang memiliki sumber daya aquatik yang sangat besar. Visi dalam periode pertama memang memiliki plus dan minusnya.
"Minusnya adalah kemaritiman Indonesia belum bisa menjadi pemasukan besar bagi pembangunan Indonesia. Tapi untuk plusnya, sudah dapat membuat banyak orang sadar bahwa kalau bangsa Indonesaia ini ingin besar yang diunggulkan adalah potensi kemaritiman. Begitu tegas pemerintah Indonesia menjaga keamanan wilayah kemaritiman dan perikanan Indonesia," ujar Andi, Senin (14/10/2019).
Dia menambahkan, sesuai dengan nawacita untuk memanfaatkan sumber daya kemaritiman dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang ada.
"Kita memang selama ini terlalu terlena dengan kebijakan pada pembangunan darat, untuk menggeser itu memang diperlukan waktu dan tidak cukup 1-3 tahun saja tapi proses panjang untuk membangun Indonesia berdaya di Asia," ucapnya.
Wakil Direktur Pascasarjana Multidisiplin Universitas Brawijaya ini juga menerangkan, pada Menteri Susi Pujiastuti melakukan kebijakan-kebijakan yang tegas seperti penenggelaman kapal asing. Memang belum semua pekerjaan bisa dijalankan secara penuh. Tapi Indonesia telah berhasil membangun pondasi bahwa Indonesa serius menjaga sumber daya laut.
Baca Juga: Jokowi Terkesima Keindahan Bawah Laut Taman Nasional Bunaken
"Masih banyak PR yang harus dikerjakan. Contoh ada kebijakan untuk jaring berkantung. Sementara peralihan alat tangkap dan pengaturan alat tangkap itu belum bisa menyentuh problematika sosial yang berada di masyarakat contohnya bagaimana nasib para nelayan yang alat tangkapnya jaring berkantung, " tutur dia.
Andi menjelaskan, secara umum kebijakan sudah terlihat mengenai ketersediaan stok ikan tapi kebijakan yang dilakukan belum bisa menyentuh kondisi masyarakat sehingga aksi protes masih berjalan. "Nah, jika kita melihat dari sisi akademis semua kebijakan itu harus disesuaikan dalam masyarakat. Salah satu alternatifnya adalah pelaksanaan kebijakan yang bertahap dan tidak frontal, contoh penggantian alat tangkap dan pergaturan zona tangkap itu tidak bisa dilakukan frontal ditetapkan dan dilaksanakan tahun ini," sambungnya.
