Komite II DPD RI Minta Pemerintah Fokus Atasi Masalah Kehutanan
JAKARTA - Untuk mengatasi masalah kehutanan dari tahun ketahun yang terus meningkat, pemerintah diminta untuk fokus agar bisa menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) lahan adalah salah contoh karena selalu terjadi setiap tahun. Karhutla tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi, tapi juga secara kesehatan dan sosial.
Demikian benang merah yang mengemuka dalam Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) antara Komite II DPD RI dengan tiga narasumber: Hariadi Kartodiharjo (Guru Besar IPB), Drajat H. Wibowo (Direktur Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia), dan Rukka Sombolinggi (Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara – AMAN).
Wakil Ketua Komite II Bustomi Zainuddin, saat membuka RDPU di ruang rapat Komite II DPD RI, Jakarta, Senin (21/10) mencatat beberapa permasalahan penting terkait permasalahan kehutanan di Indonesia yang dibahas bersama para narasumber. Beberapa permasalahan tersebut, menurut Bustami akan yang menjadi poin pengawasan bagi DPD terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Saat menyampaikan materi diskusi, Drajat Wibowo mengatakan, Karhutla yang terjadi selama ini tidak hanya tercatat adalah bencana nasional, tapi juga mendapat perhatian dunia internasional. Dari sisi bencana nasional, dalam lima tahun terakhir luar Karhutla yang terbakar mendapai 4,5 juta ha lebih, dan terbesar tahun 2015, yang mencapai hampir 3 juta ha. Sedangkan tahun 2019, hingga September mencapai 350 ribu ha.
Kerugian ekonomi akibat Karhutla juga cukup besar. Tahun 2015, kerugian yang dialami mencapai Rp 221 trliun, sedangkan tahun 2019 mencapai Rp 66,3 triliun. “Kerugian ini jangan diremehkan karena mempengaruhi perekonomian secara nasional sehingga harus dicari keseimbangan supaya tidak terjadi defisit,” jelas Drajat seraya mengutup Unicef yang menyebutkan ada 10 juta anak Indonesia yang terganggu kesehatannya akibat Karhutla.
