Menanti Realisasi Janji Politik Jokowi-Ma'ruf

Setelah dilantik, Jokowi menjelaskan ada 5 program prioritasnya di periode kedua pemerintahannya selama lima tahun mendatang.

Pertama, pembangunan sumber daya manusia (SDM)dengan membangun SDM yang pekerja keras dan dinamis.

"Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita. Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraannya usai dilantik sebagai Presiden di Gedung Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Pemerintah, kata Jokowi juga perlu endowment fund atau dana abadi di bidang pendidikan yang besar untuk manajemen SDM-nya. Selain itu, kerja sama dengan industri penting untuk dioptimalkan.

"Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," katanya.

Kedua lanjut Jokowi, pembangunan infrastruktur yang masih perlu dilanjutkan. Sebab, infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata dapat mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong serta dipangkas. Pemerintah, kata Jokowi, akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar.

"Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM," ucap dia.

Menurut dia, dua UU tersebut akan menjadi Omnibus la, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. "Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," sambungnya.

Selain itu, Jokowi menerangkan, program keempat prioritasnya adalah penyederhanaan birokrasi yang harus terus dilakukan secara besar-besaran. Kemudian, investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.

"Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," urai dia.

Jokowi juga meminta kepada para menteri, para pejabat, dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Ia pun menegaskan tak akan segan mencopot pejabat bila tak serius dalam bekerja.

"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," tutur Jokowi.

Sedangkan yang kelima adalah transformasi ekonomi. Menurut dia, pemerintah harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.