Mendagri: Pemekaran Papua Selatan untuk Jaga Situasi Keamanan
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan , rencana pemekaran Papua Selatan merupakan aspirasi masyarakat di Bumi Cendrawasih. Pemekaran Papua Selatan juga diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan di Bumi Cendrawasih.
"Kita melihat aspirasi memang masyarakat di situ, dan juga untuk mempercepat pembangunan di sana, sekaligus menjaga situasi keamanan di situ, di antaranya yang didiskusikan aspirasi dari Papua Selatan, ada Papua Tengah, ada Papua Pegunungan Tengah," ujar Tito di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Menurut Tito, terdapat tujuh wilayah adat di Papua. Namun, lanjut dia, wilayah paling realistis untuk dimekarkan menjadi provinsi yakni Papua Selatan.
"Nah, yang sudah bulat itu, artinya di bawah Papua Selatan sendiri, mereka meminta," paparnya.
Baca Juga: Pemekaran Provinsi Papua Didasari Data Intelijen
Tito menerangkan, Gubernur Papua Lukas Enembe juga telah menyetujui adanya pemekaran di wilayah administratifnya. Adapun Papua Selatan meliputi wilayah Marauke, Asmat, Mappi, hingga Boven-Digoel.
"Kemudian untuk di Pegunungan Tengah, ada aspirasi juga dari, namanya La Pago, yang pusatnya di Jayawijaya, pusatnya di Wamena. Ingin juga ada Pegunungan Tengah," paparnya.
Ia menambahkan, rencana pemekaran Provinsi Papua Tengah juga sudah diaspirasikan masyarakat Papua dengan Timika yang akan menjadi ibu kota provinsinya.
"Ibu kotanya di Timika, namanya Me Pago. Kita dengan keterbatasan anggaran yang ada, maksimal hanya bisa dua. Yaitu Papua Selatan yang sudah, gubernur nya mau, dan para bupati juga mau, aspirasinya kuat di sana," imbuhnya.
Sementara, Tito menerangkan bahwa pemekaran Provinsi Pegunungan Tengah masih disinkronkan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat. "Bagaimana kalau Me Pago dan La Pago jadi satu, sementara yang di utara namanya Tabi dan Saree itu meliputi beberapa Kota Jayapura, kabupaten-kabupaten, ini jadi satu juga," ujarnya. (Ari)
(Angelina M Donna Ariyanti)
