Pelayanan Publik Dinamis Ikuti Kebutuhan Masyarakat
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menekankan pihaknya untuk selalu mampu dan cepat beradaptasi dengan segala perubahan, agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri pelayanan publik terus bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman.
“Pelayanan publik tidak mampu berdiri sendiri tanpa disokong oleh keinginan yang kuat dari diri kita masing-masing untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik, agar apa yang menjadi harapan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat kita wujudkan,” ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah III tahun 2019 di Jakarta, kemarin.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo saat pelantikan pada 20 Oktober 2019, tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga membuat masyarakat menikmati pelayanan dan menikmati hasil pembangunan. Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan wujud nyata dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.
Di tahun ini, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi pelayanan publik. Kegiatan evaluasi ini tentunya hanya menjadi alat untuk menggerakkan roda pemerintahan menuju pelayanan publik berkelas dunia. “Kami berharap dengan kegiatan seperti ini dapat memacu semangat para kepala daerah, pimpinan perangkat daerah, dan para pihak terkait lainnya, untuk dapat berkompetisi dalam arti positif, guna sama-sama meningkatkan kualitas pelayanan publiknya,” ujarnya.
Menteri Tjahjo juga menjelaskan bahwa dengan kegiatan evaluasi, dapat diperoleh gambaran mengenai hal apa yang perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan lebih lanjut. “Saya berharap, bagi mereka yang sudah memperoleh nilai yang baik, sebaiknya tidak terlena dan berpuas diri,” imbuhnya.
Menurut Menteri Tjahjo, tantangan bagi pemerintah tidak hanya soal rumitnya prosedur, korupsi, dan akuntabilitas tetapi pemerintah juga menghadapi tantangan globalisasi, peningkatan populasi penduduk, kemampuan daya saing, dan juga pertumbuhan ekonomi. Mantan Menteri Dalam Negeri ini mengungkapkan digitalisasi yang perlahan mulai mengubah pola dan budaya kerja, harus mampu mulai diterapkan secara positif untuk menggiatkan pemerintahan berbasis _e-government_ yang modern dan responsif. “Mulai sekarang kita harus mulai antisipatif dan responsif untuk menghadapi risiko tersebut,” tegasnya.
Lanjutnya dikatakan, agar pemerintah tidak kehilangan harapan serta kepercayaan dari publik, kepala daerah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menuntun dan memberi motivasi bagi jajarannya agar bergerak cepat, kreatif, inovatif, dan profesional dalam melakukan perbaikan pelayanan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kolaborasi antara keinginan kuat untuk berubah dan komitmen pimpinan.
“Apa yang diamanatkan oleh bapak Presiden yaitu agar kita tidak berorientasi pada proses, tapi harus berorientasi hasil-hasil yang nyata, niscaya dapat kita laksanakan dengan baik, dan akan menciptakan terobosan-terobosan yang inovatif yang bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan indeks pelayanan publik di wilayah III mendapatkan predikat B atau “Baik” yakni sebesar 3,51. Dengan perolehan predikat tersebut, unit pelayanan publik tidak boleh berpuas diri. "Artinya, masih perlu kerja keras dan komitmen masing-masing pemda di wilayah III untuk menuju pelayanan publik yang prima," ujarnya.
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan kepada 11 unit pelayanan publik pada wilayah III yang mendapat hasil evaluasi dengan predikat A (pelayanan prima). Selain itu, penghargaan diberikan kepada 13 kepala daerah sebagai pembina pelayanan publik terbaik. Piagam juga diberikan pada kepala daerah dari Papua yang mendapatkan penghargaan sebagai wujud hasil dari program percepatan pembangunan Papua.
