SEMARANG - Geger keberadaan desa "siluman" penerima dana desa menjadi perhatian publik belakangan ini. Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo pun menyoroti persoalan tersebut.
Menurut Ganjar, sebenarnya desa fiktif itu merupakan kasus lama. Maka saat ini lanjut dia, tugas pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah memastikan data desa adalah benar.
"Itu kasusnya sudah lama, sekarang semuanya harus evaluasi. Pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota harus memastikan kebenaran data tentang jumlah desa termasuk pemekarannya," kata Ganjar saat ditemui di rumah dinasnya, Puri Gedeh, Kota Semarang, Jumat (8/11/2019).
Soal status desanya fiktif atau tidak lanjut Ganjar, itu adalah soal data. Maka, dirinya mengusulkan agar Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dibantu gubernur, bupati/wali kota hingga camat untuk update data desa.
"Harus dilakukan sekarang, agar lima tahun pemerintahan Pak Jokowi ke depan, pemanfaatan dana desa ini bisa clear dan sesuai target untuk penurunan kemiskinan, kemakmuran masyarakat, menjaga lingkungan, isu anak dan perempuan serta target-targrt lainnya," tegasnya.
Disinggung terkait temuan empat desa palsu yang ada di Sulawesi Utara oleh Kemendagri, Ganjar meminta agar segera ditindaklanjuti. Jika selama ini ada transfer dana desa ke desa-desa tersebut, dan terpakai, maka menurut Ganjar pasti ada yang menyalahgunakan dananya.
"Itu tidak terlalu sulit, apalagi cuma empat. Dipanggil saja bupatinya, maka selesai," tegasnya.
Sementara itu, terkait dana desa di Jawa Tengah, Ganjar menegaskan bahwa penyaluran dana desa sangat baik. Penyaluran dana secara langsung dari pusat ke desa selama ini berjalan lancar.
"Yang menjadi perhatian kami adalah membantu desa mengelola dana desa dengan baik. Dan sampai saat ini, semua berjalan dengan baik, dari segi pengelolaannya, peruntukannya serta manajamen lain," terangnya.
