Ahok Dikabarkan Jadi Bos BUMN, PKS: Jangan Gambling
JAKARTA - Mantan terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan akan ditarik menjadi pimpinan salah satu perusahaan BUMN. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin agar rencana penempatan Ahok tersebut tidak gambling.
Sekjen PKS Mustafa Kamal mengatakan pemerintah perlu bersikap bijaksana dan proporsional sebelum mendudukan seseorang menjadi pimpinan perusahaan plat merah.
"Harus bijaksana untuk melihat dan mendudukannya secara proporsional. Karena BUMN, apalagi yang mengelola aset besar, dan menentukan keuangan negara kita, itu jangan gambling," kata Mustafa di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Baca juga: Perindo: Ahok Tidak Perlu Keluar dari PDIP Tapi Cuti
Mustafa menyarankan agar posisi pimpinan perusahaan BUMN, diisi oleh figur yang memiliki kepercayaan publik dan tidak kontroversial. Ia tidak ingin kinerja perusahaan tersebut nantinya terganggu.
"Jangan diberikan kepada orang yang dikhawatirkan justru melahirkan, masalah utamanya itu bukan sekedar profesionalitas, tapi juga kepercayaan publik," tuturnya.
"Tapi kalau hanya berjalan dari satu kontroversi ke kontroversi lain, produktivitansya akan terganggu. Itu perlambatan pembangunan lagi. Kita ingin porduktif tapi malah mengalami hambatan yang tak perlu," sambung dia.
Baca juga: Bukan Pengurus Parpol, Ahok Tak Perlu Mundur dari PDIP Jika Jadi Bos BUMN
Mustafa mengatakan, hal ini berlaku tidak hanya untuk Ahok, tetapi kepada siapapun yang hendak direkrut menjadi pimpinan perusahaan BUMN haruslah mempertimbangkan aspek kepercayaan publik.
"Karena BUMN bukan semata-mata entitas bisnis, tapi dia ada negaranya. Badan usaha tapi milik negara. Jadi pemerintah harus aware dengan masukan dari publik," pungkas dia. (wal)
(Amril Amarullah (Okezone))
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
