Jelang Munas, Golkar Harus Hindari Campur Tangan Pihak Luar
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai sebaiknya tidak ada campur tangan dari pihak luar jelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada 3-5 Desember mendatang.
Salah satunya, menurut Ujang adalah keberpihakan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun lingkaran penguasa. Ia berharap Jokowi mampu bersikap netral.
"Tapi yang penting bagaimana istana, atau Presiden netral, tidak memihak siapa pun. Kalau masih campur tangan eksternal, artinya Golkar masih bergantung pada pihak luar," ucap Ujang kepada Okezone, Jumat (29/11/2019).
Baca Juga: Golkar Harap Partai Politik Bisa Lebih Berperan dalam Pendidikan Pancasila
Jika tidak ada campur tangan dari pihak luar, dan dilakukan secara demokratis, pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang rencananya diputuskan pada Munas itu akan berlangsung sangat seru, karena diisi oleh kandidat kuat.
"Ya dua-duanya kader terbaik (Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo), terus usia mereka relatif masih muda, lalu mereka secara finansial juga memiliki kekuatan yang kuat, secara jaringan juga memiliki jaringan yang luas. Ini pertarungan yang seru sebenarnya," paparnya.
Selain tidak adanya campur tangan pihak luar, Ujang melihat bahwa diperlukannya sikap Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk membuat kondisi internal Partai Golkar stabil, dan tidak adanya perpecahan jelang atau pun sesudah Munas.
Baca Juga: Gelar Pendidikan Politik, Golkar Mantapkan Ideologi Pancasila
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
