Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Kemenag: Peraturan soal Majelis Taklim Bukan Intervensi Negara

Fahreza Rizky , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2019 |11:08 WIB
Kemenag: Peraturan soal Majelis Taklim Bukan Intervensi Negara
Wamenag, Zainut Tauhid Sa'adi (Foto: Okezone/Fakhri)
A
A
A

"Jadi, tidak ada sanksi bagi majelis taklim yang tidak mau mendaftar," ucap Zainut.

PMA ini, lanjut dia, juga bisa menjadi panduan masyarakat saat akan membentuk majelis taklim. Misalnya, salah satu persyaratan untuk mendirikan majelis taklim adalah jamaah. Dalam regulasi ini diatur jumlahnya minimal 15 orang. Hal ini supaya majelis taklim yang dibentuk itu benar-benar ada jamaahnya, semakin banyak jemaahnya tentu semakin baik.

Selain jamaah, persyaratan lainnya adalah ustadz, pengurus, sarana tempat/ domisili, dan materi. Semuanya dijelaskan dalam PMA ini sebagai pedoman publik.

"Jadi, PMA ini lebih ke arah memberikan fasilitasi dan untuk memudahkan koordinasi dalam pembinaan majelis taklim. Bukan bentuk intervensi negara dalam pengertian negatif tetapi justru untuk menguatkan peran, fungsi dan keberadaan majelis taklim," pungkasnya.

(Rizka Diputra)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement