Ketua DPR Ingatkan Pembahasan Amandemen UUD 1945 Agar Tak Melebar
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan alangkah baiknya pembahasan terkait amandemen UUD 1945 agar tak melebar kemana-mana. Karena niat awal amandemen UUD hanya membahas Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
“Kalau dari awal niatnya hanya membahas soal GBHN, ya fraksi-fraksi di MPR harus konsisten, jangan melebar kemana-mana,” kata Puan kepada wartawan, Rabu (4/12/2019).
Puan menilai, adanya wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode adalah sebuah kemunduran. Karena itu dia meminta amandemen hanya membahas soal GBHN saja.
“Sejak awal kami juga menyatakan wacana penambahan periode jabatan presiden menjadi tiga periode itu sebuah kemunduran demokrasi. Jadi tertib dan konsisten saja pada niat awal amandemen yaitu membahas soal GBHN," tegas Puan.
Baca Juga: Jokowi: Yang Ngomong Masa Jabatan Presiden 3 Periode Ingin Tampar Muka Saya
Puan mengaku fraksi PDIP di MPR memang menjadi pelopor usulan amandemen terbatas UUD 1945. Karena menurutnya Haluan Negara diperlukan sebagai blue print pembangunan nasional jangka panjang.
“Memang sudah ada RPJP. Tapi itu lebih mencerminkan visi misi presiden yang juga bisa berganti, bukan panduan pembangunan nasional hasil musyawarah dan kesepakatan seluruh komponen bangsa,” tutur Puan.
Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menolak wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ia pun menyebut bahwa pengusul masa jabatan tiga periode tersebut sama saja ingin menampar mukanya.
"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maknanya) menurut saya, satu ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan," kata Jokowi.
(Edi Hidayat)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
