JAKARTA - Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyebut alasan-alasan yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan ke DPRD sangat lemah.
Alasan pertama yang menurutnya lemah adalah mengenai anggaran politik yang dikeluarkan ketika melangsungkan pilkada langsung. Ia menilai ada beberapa hal yang bisa mengurangi biaya, seperti atribut kampanye, iklan, saksi yang difasilitasi oleh KPU.
"Nah, artinya secara diskusi sudah ada usaha-usaha dari regulator kita untuk mengurangi biaya-biaya politik yang timbul dari pilkada," ucap Arya dalam diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).
"Jadi, alasannya bahwa mengembalikan ke DPRD karena alasan biaya kampanye menurut saya lemah dari sisi argumentasi. Karena tadi sudah ada fasilitasi dari negara," tambahnya.
Baca Juga: Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Dinilai Langkah Mundur