nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ma'ruf Amin : Khilafah Tak Perlu Disikapi "Metenteng", seperti Mau Perang Baratayuda

Taufik Budi, Jurnalis · Jum'at 13 Desember 2019 23:30 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 12 13 512 2141760 ma-ruf-amin-khilafah-tak-perlu-disikapi-metenteng-seperti-mau-perang-baratayuda-Tw5OzdYWNW.jpg Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Foto: Taufik Budi)

SEMARANG - Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta seluruh umat Islam untuk membuang pikiran di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, NKRI merupakan kesepakatan para pendiri bangsa termasuk di dalamnya para ulama.

“Kenapa kalau Khilafah tidak bisa di Indonesia. Ditolak di Indonesia. Saya dibilang bukan ditolak, tapi tertolak. Apa bedanya? Kalau ditolak itu bisa masuk, tapi itu ditolak. Kalau tertolak itu memang tidak bisa masuk,” kata Ma’ruf Amin saat acara Musyawarah Bersama MUI, DMI, BWI, IPHI dan Baznas Provinsi Jawa Tengah, di gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jateng, Jumat (13/12/2019).

“Karena kita sudah punya kesepakatan, kita punya kesepakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau Khilafah itu berarti menyalahi kesepakatan, karena itu menjadi masalah kemudian menjadi ketidakserasian, terjadi kegaduhan,” tambahnya.

Baca Juga: Slamet Ma'arif Undang Tito Karnavian Tabayun ke Markas FPI Bahas Khilafah 

Maruf Amin

Di hadapan ratusan tokoh agama yang hadir, Ma’ruf Amin kembali mengingatkan jika Indonesia sudah memiliki kesepakatan nasional, melalui empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Untuk itu, tak perlu ada pikiran di luar NKRI karena telah final.

“Jadi, sebenarnya soal Khilafah itu tidak perlu disikapi metenteng (bersikeras) begitu ya, seperti mau perang Baratayuda. Sebenarnya proporsional saja kalau khilafah masuk hilang NKRI,” ujar ulama kharismatik itu.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Sebut Banyak Masjid Sebarkan Narasi Kebencian dan Permusuhan 

Dia menyampaikan, khilafah adalah sistem pemerintahan yang berbeda dengan sistem pemerintahan Indonesia. Untuk itu, umat Islam diminta turut menjaga komitmen kebangsaan Indonesia supaya tidak ada lagi kegaduhan yang dapat menganggu pembangunan bangsa. (Ari)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini