Etnis Uighur: China Jamin Kebebasan Beragama, Laporan dan Dokumen Membantah
MENTERI LUAR NEGERI (Menlu) Retno Marsudi saat bertemu dengan Menlu China Wang Yi di Madrid, Spanyol meminta informasi mengenai perkembangan situasi di provinsi Xinjiang, yang dijawab oleh Wang bahwa kebebasan beragama Muslim Uighur di wilayah Xinjiang dijamin oleh negara.
Orang Uighur adalah minoritas Muslim yang sebagian besar berbasis di provinsi Xinjiang China, 45% dari populasi wilayah itu merupakan orang Uighur. Bahasa dan budaya mereka sangat beda dengan China.
Namun sepanjang tahun 2019 berbagai laporan menyebutkan bahwa China membangun ratusan kamp penahanan terhadap etnis Uighur. China menyebut kamp tersebut sebagai kamp pelatihan dan pendidikan.
Organisasi hak asasi manusia (HAM), Human Rights Watch mengeluarkan laporan
yang menjabarkan bagaimana pemerintah China menggunakan aplikasi ponsel untuk memata-matai warga muslim Uighur di wilayah Xinjiang.
Laporan setebal 68 halaman itu dirilis, pada 2 Mei, berjudul “Algoritma Represi China: Rekayasa Terbalik Aplikasi Pengawasan Massal Kepolisian Xinjiang.”
Antara Januari 2018 dan Februari 2019, Human Rights Watch mampu melakukan rekayasa terbalik aplikasi seluler yang digunakan para petugas untuk terhubung ke Platform Operasi Gabungan Terpadu (IJOP), program kepolisian Xinjiang yang mengumpulkan data masyarakat dan menandai mereka yang dianggap berpotensi mengancam.
“Penelitian kami menunjukkan, untuk kali pertama, polisi Xinjiang menggunakan informasi yang dikumpulkan secara ilegal tentang perilaku orang-orang yang sebenarnya tidak melanggar hukum – dan menggunakannya untuk melawan mereka,” kata Maya Wang, peneliti senior China di Human Rights Watch mengutip situs Human Rights Watch.
“Pemerintah China memantau setiap aspek kehidupan orang-orang di Xinjiang, memilih orang-orang yang tidak mereka percaya, dan menerapkan pengawasan ekstra pada mereka.”
Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional (ICIJ), yang bekerja sama dengan 17 mitra media, termasuk BBC dan surat kabar Inggris, The Guardian mendapat dokumen rahasia yang bocor yang menunjukkan bagaimana para tahanan dikurung, diindoktrinasi, dan dihukum.
Di antara dokumen-dokumen pemerintah China yang bocor, yang disebut ICIJ "The China Cables", terdapat memo sembilan halaman yang dikirim pada tahun 2017 oleh Zhu Hailun, yang saat itu menjabat wakil sekretaris Partai Komunis Xinjiang dan merupakan pejabat keamanan tertinggi di kawasan tersebut, kepada para pengelola kamp.
Instruksi tersebut jelas mengatakan bahwa kamp-kamp harus dijalankan sebagai penjara dengan keamanan tinggi, dengan disiplin ketat, hukuman, dan tidak ada yang boleh keluar.
Dokumen-dokumen rahasia itu mengungkapkan cara pengelola kamp memantau dan mengendalikan setiap aspek kehidupan tahanan: "Para siswa harus memiliki posisi tempat tidur tetap, posisi antrean tetap, kursi kelas tetap, dan posisi yang tetap selama pekerjaan keterampilan, dan ini sangat dilarang untuk diubah.
"Terapkan norma perilaku dan aturan disiplin untuk bangun, absensi, mencuci, pergi ke toilet, menata dan membereskan kamar, makan, belajar, tidur, menutup pintu dan sebagainya."
Namun laporan dan dokumen rahasia yang bocor terkait kamp pelatihan atau kamp penahanan sulit diverifikasi karena ketatnya informasi yang dilakukan China.
Upaya China
Media Amerika Serikat, Wall Street Journal pada 11 Desember menerbitkan pemberitaan yang menceritakan bahwa dua organisasi Islam terbesar di Indonesia sengaja dibujuk agar tidak bersuara soal Uighur.
China mengundang otoritas meyakinkan otoritas agama dan jurnalis Indonesia bahwa kamp pendidikan ulang di wilayah Xinjiang adalah upaya mereka untuk menyediakan pelatihan kerja dan memerangi ekstremisme.
WSJ dalam laporannya menyebutkan puluhan tokoh agama Indonesia dibawa ke Xinjiang untuk mengunjungi fasilitas kamp penahanan atau pendidikan ulang versi China. Tur diikuti wartawan dan akademisi.
"Ada masalah dengan ekstremisme di Xinjiang dan mereka [China] menanganinya," kata Masduki Baidlowi, seorang tokoh dari Nahdlatul Ulama, yang juga politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga mengunjungi kawasan itu dalam tur. “Mereka memberikan solusi, pelatihan keterampilan,” lanjut Masduki yang kini menjabat Staf khusus Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Ketua PBNU Said Aqil Siroj, tulis WSJ menanggapi masalah Uighur di Xinjiang dengan meminta warga khususnya Muslim tidak mudah percaya pada laporan media dan televisi dengan situasi Xinjiang. Hal itu disampaikannya dalam sebuah kalimat pengantar untuk buku yang diterbitkan NU cabang China.
Dalam laporan WJ itu juga menyebutkan sejumlah tokoh agama dan otoritas serupa dari berbagai negara, khususnya mayoritas berpenduduk Muslim juga tutur diundang. Namun ada sejumlah negara yang menolak untuk mengujungi kamp tersebut.
Berita Palsu
Pemerintah wilayah XInjiang, China mengatakan bahwa laporan New York Times yang memuat 400 halaman dokumen internal yang bocor tentang penawanan Muslim Uighur adalah berita palsu yang "dibuat ".
Dokumen-dokumen itu juga menunjukkan bahwa kamp-kamp penahanan di Xinjiang diperluas dengan cepat pada 2016, ketika Chen Quanguo ditunjuk sebagai ketua Partai Komunis di wilayah tersebut. Beijing tidak pernah memberikan angka resmi mengenai jumlah orang yang ditahan di sana.
Dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters, pada Senin, pemerintah Xinjiang menggambarkan laporan New York Times sebagai "berita palsu" bahwa "sepenuhnya merupakan kolusi dan pemalsuan dari pasukan musuh domestik dan asing". Namun, tidak dijelaskan mengenai bagian mana dari laporan tersebut yang telah dipalsukan.
Seorang pejabat senior China mengatakan bahwa semua orang yang dikirim ke pusat penahanan di wilayah Xinjiang sekarang telah dibebaskan.
Ketua pemerintah daerah, Shohrat Zakir mengatakan kepada wartawan bahwa mereka yang ditahan di tempat yang dikatakan China adalah "kamp pendidikan ulang" kini telah "lulus".
Zakir mengatakan kepada wartawan di Beijing pada Senin 9 Desember 2019 bahwa semua orang di pusat penahanan telah menyelesaikan kursus mereka dengan bantuan pemerintah. Bantuan begunan untuk "mewujudkan pekerjaan yang stabil [dan] meningkatkan kualitas hidup mereka".
(Rahman Asmardika)
