Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Pemerintah RI Siapkan 2 Skema Besar Sikapi Konflik Natuna

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2020 |00:16 WIB
Pemerintah RI Siapkan 2 Skema Besar Sikapi Konflik Natuna
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko (Foto: Okezone.com/Harits Tryan Akhmad)
A
A
A

JAKARTA - Ulah sejumlah kapal China yang menerobos masuk Perairan Natuna, di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membuat pemerintah Indonesia meradang. Indonesia melayangkan protes karena kapal ikan China masuk wilayah kedaulatan RI sudah berkali-kali.

Terkait hal itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan dua skema besar. Pertama, pendekatan diplomasi atau pendekatan politik.

"Diplomasi itu dimulai dengan yang lembut (soft). Sampai dengan yang keras (hard)," ujar Moeldoko saat ditemui di Kantor Kemenko PMK Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.

Skema kedua kata dia, pemerintah akan melakukan pendekatan militer atau keamanan, yakni pertahanan keamanan. Mantan Panglima TNI itu menilai, kedua pendekatan tersebut jelas berbeda.

Di mana TNI sudah mengambil langkah-langkah antisipasif, dengan mengerahkan berbagai kekuatan untuk mengisi area laut Natuna yang menjadi wilayah kedaulatan Indonesia.

"Sekarang diplomasinya yakni menteri sudah melakukan langkah-langkah diplomasi. Saya pikir dua hal itulah yang menjadi penyelesaian di lapangan," tutur Moeldoko.

Ke depannya kata dia akan ada penyelesaian lebih lanjut, yakni dengan menggelar pembicaraan tingkat tinggi. "Bagi saya intinya kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan," tegasnya.

TNI Apel di Natuna

Apel pasukan TNI di Natuna (Foto: Dok. TNI)

Seperti diketahui, hubungan harmonis antara Indonesia dengan China tengah diuji. Hal tersebut menyusul masuknya kapal asal negeri tirai bambu itu ke wilayah perairan Natuna di Kepulauan Riau.

Menanggapi hal tersebut, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Kabinet Kerja, Susi Pudjiastuti angkat bicara di akun media sosial miliknya. Dia mengatakan, aksi pencurian ikan harus mendapat hukuman, terlepas seintim apapun hubungan kedua negara.

"Persahabatan antarnegara tidak boleh melindungi pelaku pencurian ikan dan penegakan hukum atas pelaku illegal unreported unregulated fishing," cuit Susi dalam akun Twitter-nya, seperti dikutip Okezone.

(Rizka Diputra)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement